Gadis Dibakar Pacar Hidup-hidup di Medan, Sempat Berlarian Minta Tolong dengan Tubuh Terbakar

Dellisa Ayu Latifah

Kasus penganiayaan lantaran persoalan asmara kembali terjadi. 

Kali ini korbannya adalah Dellisa Ayu Latifa (16) warga jalan Manggan 5 Lorong Benteng, Medan, Sumut. 

Dia dibakar oleh pacarnya, Iwan alias Kincit (35).

Keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 6 bulan lalu.

Dellisa dibawa ke RS Mitra Medika pada Senin (6/5/2018) malam untuk menjalani perawatan intensif.

Delisa menderita luka bakar 65 persen di sekujur tubuhnya. 

Tribun Video melansir Tribun Medan, insiden ini bermula saat Dellisa pergi mengunjungi temannya, Mulia Anggraini 16 di Jalan RPH, Mangaan 1, Lingkungan 11 Gang Sukamaju Mabar. 

Korban mengaku galau karena sedang bertengkar dengan pacarnya. 

Anggraini mengatakan, pelaku ada dua orang, yaitu Iwan dan temannya Putra Tomblek. 

Dia mengatakan, Iwan merasa cemburu karena menduga Dellisa selingkuh.

Setelah terlibat cekcok melalui telepon, Iwan ngajak korban ketemu, tetapi ditolak. 

"Nggak lama disuruhnya Putra datang ke rumahku untuk jemput Dellisa. Sempat dipaksa dan ditarik-tarik tapi korban nggak mau," katanya dikutip dari Tribun Medan. 

Kincit kemudian datang membawa jeriken berisi bensin, dia memaksa Dellisa keluar. 

Namun, karena Dellisa tak mau keluar, dia masuk ke rumah Anggraini dan menyiram bensin ke tumbuhnya. 

Dellisa yang tubuhnya sudah terbakar keluar mengejar pelaku dan minta tolong. 

20 menit kemudian api bisa dipadamkan, Dellisa dilarikan ke rumah sakit. 

Simak videonya di dibawah ini:

Sumber: DPD KNPI Asahan

Read More

5 Peristiwa Yang Terjadi Sebelum Soeharto Mundur 21 Mei 1998

Kamis, 21 Mei 1998 tepat pukul 09.00 WIB menjadi sejarah untuk Bangsa Indonesia. Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari kursi presiden setelah berkuasa selama 32 tahun. Soeharto mundur digantikan oleh BJ.Habibie.

Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI sejak saya melaporkannya pada hari Kamis, 21 Mei 1998, "kata Soeharto dalam pidato terakhirnya sebagai presiden Indonesia.

Sebelum Soeharto memutuskan mengundurkan diri, banyak yang penting terjadi. Berikut rangkumannya:

1. Krisis Moneter Melanda Indonesia

Krisis uang yang melanda seluruh Dunia berimbas kepada Indonesia. Krisis itu menjadi titik awal gerakan reformasi di Indonesia.

Tercatat pada akhir Januari 1998, nilai rupiah terpuruk di angka Rp 11.050. Krisis bahan pokok juga terjadi. Pengangguran pun semakin meningkat, dari 4,68 juta pada tahun 1997 menjadi 5,46 juta pada tahun 1998. Krisis itu juga yang merupakan tanggung jawab utama kepemimpinan.

2. Demo Besar Tuntut Soeharto Mundur

Gerakan ini mendapatkan momentumnya saat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Saat itu harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat.

Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 WIB. Namun aksi mereka dihadang oleh blokade dari Polri dan militer.

Demo besar menelan korban. Empat mahasiswa Trisakti tewas akibat tertembak.

3. Kerusuhan dan Penjarahan Di Mana-mana

Sementara itu kerusuhan, pembakaran dan penjarahan, diilangan dan terjadi pada 13-14 Mei 1998. Contohnya yang terjadi di Yogya Plaza yang kini dikenal Mall Citra Klender dibakar. 400 Orang dikabarkan tewas pada Mei 1998.

Mal Yogya di Klender Streaming hebat pada 15 Mei setelah dua hari berturut-turut menjadi target penjarahan warga. Tidak ada yang tahu bagaimana api bisa menyebar ketika masih ada orang yang berlomba di lantai dua dan tiga.

4. Harmoko Presiden Presiden Soeharto mundur

18 Mei 1998, sakit sekitar pukul 15.30 WIB, Harmoko di Gedung DPR, yang membahas mahasiswa, ketentuan demi persatuan dan kesatuan bangsa, ketua DPR, baik Ketua dan Wakil Ketua, Presiden RI Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana.

Pidato Harmoko saat itu berlangsung gembira oleh ribuan mahasiswa yang mendatangi Gedung DPR. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena pada malam, pukul 23.00 WIB Menhankam / Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyebut bahwa Laporan Harmoko itu merupakan sikap dan pendapat individu, karena tidak dapat dilakukan melalui rapat DPR.

5. 14 Menteri Mundur Secara Bersama-Sama

Presiden Soeharto mengemukakan akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi, tapi kabar mengejutkan datang dari empat belas menteri di Kabinet Pembangunan ke-VII, yang menyatakan untuk mengundurkan diri secara bersama-sama dari jabatan mereka.

Ke empat belas menteri yang menandatangani 'Deklarasi Bappenas' tersebut antara lain adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S. Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Sumber: merdeka.com

Read More

4 Upaya Soeharto Pertahankan Kekuatan Sebelum Mengundurkan Diri

21 Mei 1998 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, Presiden Soeharto lengser setelah 32 tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia. Banyak perubahan kelam sebelum akhirnya Soeharto mundur. Indonesia dilanda krisis, demo besar-besaran dari mahasiswa menuntut Soeharto mundur, penjarahan, kerusuhan dan kebakaran terjadi di mana-mana. Tragedi Mei 98 yang memakan korban jiwa akan terus berlanjut dalam sejarah, sebagai perjalanan demokrasi di Indonesia.

Di tengah gejolak politik, ekonomi dan sosial saat itu, Soehartolepas untuk menstabilkan kehidupan. Ia berusaha mencari jalan tengah sebelum mengambil pilihan terakhir, mundur. Berikutusaha Soeharto mempertahankan kekuatan sebelum memilih mundur:

1. Bertemu Para Tokoh di Istana Negara

Salah satu peristiwa yang sangat penting untuk dirangkai adalah Soeharto memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk dimintai kondisi yang telah menjadi penyebab terjadinya multidimensi yang terjadi.

Mereka yang diundang ke Istana Negara oleh Soeharto pada 19 Mei 1998, atau dua hari sebelum pengunduran diri tokoh sentral Orde Baru adalah Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nurcholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof. Malik Fadjar dari Muhammadiyah, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi dari Muslimin Indonesia, Sumarsono dari Muhammadiyah, dan Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin dari Nahdlatul Ulama.

2. Membentuk Komite Reformasi

Usai bertemu para tokoh tersebut, Presiden Soeharto kala itu ingin membentuk Komite Reformasi dan menunjuk Nurcholish sebagai ketua, namun hal itu ditolak oleh pria yang akrab disapa Cak Nur itu. Yusril Ihza Mahendra yang menjadi dewan khusus, juga gagal mengajak tokoh-tokoh lainnya seperti Amien Rais dan KH Abdurrachman Wahid (Gus Dur), Ma'ruf Amin, Cholil Baidowi, Ali Yafie, Emha Ainun Nadjib, Achmad Bagdja dan Sumarsono. 

Pak, kita gagal (Komite Reformasi) ini, menampakkan Yusril kepada Soeharto, seperti dikutip dari buku Mereka Mengkhianati Saya: Sikap Anak-Anak Emas Soeharto di Penghujung Orde Baru.

3. Bentuk Kabinet Reformasi

Selain itu, untuk meredam dan menstabilkan situasi, Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti nama menjadi Kabinet Reformasi. Namun usaha itu juga gagal dilakukan karena sebanyak 14 menteri yang menolak bergabung dan memilih mundur secara bersama-sama.

4. Pemilu dipercepat

Upaya lainnya adalah hasil pertemuan antara Soeharto dengan kesepuluh tokoh masyarakat dan ulama hari itu, disepakatilah ketentuan yang akan merombak Kabinet VII dan menggantinya dengan Kabinet Reformasi, dalam rentang waktu enam bulan ke depan. 

Selain itu, lahirlah pemilu yang dipercepat dan dipersiapkan menjadi masa enam bulan tersebut. Soeharto juga tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Hal ini oleh KH Ma'ruf Amin, yang menceritakan hal terseut. Ketua PBNU menilai itu sebagai langkah strategis dan terstruktur dalam mendesain mundurnya Soeharto dari tampuk pemerintahan, dengan jalan konstitusional guna menghindari gejolak politik yang bisa semakin memanaskan kondisi genting saat itu.

"Ini disepakati oleh para tokoh yang hadir saat itu, termasuk saya. Maka hal itu pun menjadi keputusan dan Pak Harto siap untuk melakukan hal tersebut," kata KH. Ma'ruf Amin. 

Namun upaya ini juga mentok. Dan pada akhirnya Soeharto memutuskan mengundurkan diri.

Sumber: merdeka.com

Read More

DPD Pekat IB Asahan, Dampingi Nelayan Tradisional

Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Kabupaten Asahan (PEKAT-IB) Kabupaten Asahan akan terus mendampingi Nelayan tradisional untuk mendapatkan keadilan dalam hal penegakan hukum di konservasi.

“Kami akan terus mendampingi nelayan tradisional yang dirugikan akan penegakan hukumnya yang lemah, karena zona tangkap mereka diserobot kapal nelayan kerang atau keruk,” ungkap Ketua DPD PEKAT - IB Kabupaten Asahan, Syaid Muhsyi kepada wartawan , usai menerima kunjungan wakil nelayan tradisional, Kamis (29) / 3).

Dia melihat saat ini, persoalan konflik nelayan tradisional yang tidak diatasi dengan baik oleh pemerintah daerah dan para penegak hukum akan menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

“Kami akan mengirimkan kain putih sepanjang 50 meter ini kepada pemerintah pusat, dan ini akan dikawal PEKAT-IB Asahan,” ungkap Syaid Muhsyi yang mengaku berkoordinasi dengan pimpinan organisasi di pusat.

Menyikapi keresahan ini, Syaid yang dikenal sebagai aktivis yg dikenal vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah berharao agar persoalan ini dapat diurai dengan bijaksana dan para pelakunya dapat diberikan tindakan tegas.

“Bagi para nelayan, memang ada alat tangkap tank kerang yang dibolehkan, Namun jika mereka menggunakan alat tangkap yang tidak dibenarkan, maka lakukan penegakan hukum,” ungkapnya.

Persoalan yang paling mendasar saat ini, lemahnya penegakan hukum.

“Kami berharap dengan diangkatnya AKBP Untung Sangaji sebagai Dirpol Air, akan memberikan harapan baru bagi para nelayan untuk mendapatkan informasi hukum dan mampu bekerja secara profesional dengan orang-orang yang memiliki alat tangkap yang tidak sesuai dengan zona yang disepakati,” ungkapnya.

Bahkan bukan hanya Dir Pol Air, Kapoldasu sekalipun jika memang tidak mampu bertindak tegas dan bijaksana dalam hal melakukan penegakan hukum, kita PEKAT-IB Asahan akan meminta kepada Kapolri untuk mencopot Kapoldasu.

“Mari kita lihat bagaimana gebrakan yang dilakukan para penegak hukum,” ungkapnya dan mengatakan ini disampaikan dengan lantang semata-mata untuk menghindari konflik horizontal.

Ahmad Sofyan selaku Kepala Desa Silo Baru yang dipercayakan dengan jumlah penduduk tradisional di Kualo Silo, Kualo Tambun Tulang dan Desa Kuala Sei baru Kecamatan Tanjungbalai kepada para pengurus PEKAT-IB Asahan yang siap mendampingi secara tradisional dalam memperjuangkan penegakan hukum di konservasi.

“Terimakasih pada DPD PEKAT-IB Asahan, perjuangan ini semoga berhasil dan penegakan hukum dapat berjalan,” ungkap Ahmad Sofyan dan mengatakan, dia tidak akan mampu melakukan banyak hal jika sudah ratusan orang yang meminta untuk mencari keadilan.

Sumber: Akun Facebook Syaid Muhsyi

Read More

Biadab! Di Balik Eksekusi Mati TKI Zaini Misrin, Terkuak 6 Fakta Ganjil dalam Kasusnya

Hingga nyawa diambil ‘secara paksa’ dari tubuhnya, Mochammad Zaini Misrin (47), tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Desa Kebun, Kamal, Bangkalan, yang bekerja di Arab Saudi, tetap teguh mempertahankan pernyataan bahwa dirinya tidak bersalah.

Ayah dari dua anak tersebut, seperti dilansir dari laman Grid.ID, harus menjalani eksekusi atas kasus kematian sang majikan, Abdullah bin Umar. Proses hukuman mati dilangsungkan pada Minggu (18/3), sekitar pukul 11.00 waktu Arab Saudi.

Nama Mohammad Zaini Misrin pun semakin menambah panjang daftar eksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap TKI Indonesia yang tanpa disertai pemberitahuan resmi kepada Indonesia, seperti dari data yang dijelaskan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.

Menurut Anis, dalam kasus kali ini, di mana pemerintah tidak dapat melakukan pendampingan hukum hingga dijatuhkannya vonis mati, membuat semakin berat upaya pembelaan terhadap Zaini dalam proses di meja hijau selanjutnya.

Selain kesalahan pemerintah yang tak dapat memberikan pendampingan hukum, di balik jatuhan vonis mati terhadap Zaini tersembunyi beberapa kejanggalan. Mulai dari Zaini yang tidak mau mengakui kejahatan telah menghilangkan nyawa majikan, hingga hilangnya saksi kunci kasus. Berikut daftarnya:

Menolak Mengakui

Putusan bersalah telah dijatuhi oleh hakim, namun hal tersebut tak lantas membuat Zaini mengakui tuduhan dirinya dalang di balik kematian Abdullah bin Umar, sang majikan. Hal tersebut bertahan hingga maut menghampirinya.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Moh Iqbal menuturkan bahwa hubungan Zaini dengan sang majikan sangat dekat. Dengan alasan tersebut, mustahil membuat Zaini tega menghabisi nyawa Abdullah bin Umar.

Hilangnya Saksi Kunci

Ada satu saksi kunci yang mengetahui secara pasti kejadian oembunuhan Abdullah, yakni Sumiati, asal Madura. Disampaikan Moh Iqbal, dikutip dari Gdir.ID, Selasa (20/3/2018), “Usai terjadi pembunuhan, teman kerja almarhum (Zaini) itu menghilang.”

Ia menyampaikan, pihaknya telah berupaya mencari tahu keberadaan Sumiati melalui kantor imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan Bangkalan, hingga sejumlah pondok pesantren. “Namun (Sumiati) tidak berhasil ditemukan. Keberadaannya seolah ditelan bumi hingga eksekusi akhirnya dilaksanakan,” tambahnya.

Tidak Ada Kejelasan Motif

Ada pun kejanggalan lain, masih menurut Iqbal, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian Arab Saudi, motif pembunuhan seperti yang dituduhkan kepada Zaini tidak disebutkan. “Anehnya, hakim memutuskan Zaini bersalah atas opembunuhan majikannya. Dalam sidang dihadirkan 21 saksi.”

Tak Ada Pemberitahuan Resmi

Informasi eksekusi mati terhadap Zaini Misrin yang digelar pada Minggu (18/3) dibenarkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri, Senin (19/3) siang. Namun Iqbal mengakui, sama sekali tak ada pemberitahuan resmi dari pemerintahan Arab Saudi terkait hal tersebut.

Dipaksa Mengaku Melakukan

Anis Hidayah mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam proses peradilan terhadap TKI asal Bangkalan, Madura tersebut. Zaini diduga mendapatkan intimidasi saat memberikan keterangan dalam proses berita acara pemeriksaan (BAP) oleh otoritas setempat.

“Zaini ketika memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan BAP dipaksa untuk mengaku, sehingga proses hukumnya cepat selesai. Meskipun, Zaini tidak pernah mengaku dia melakukan oembunuhan karena realitasnya seperti yang disampaikan ke KJRI, dia tidak membuhun majikannya,” jelas Anis.

Ada Novum, Namun Eksekusi Tetap Berjalan

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan, bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya dalam menangani kasus Zaini Misrin, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya maksimal. Sejak zaman Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi, pemerintah sudah all out melakukan pembelaan. Dan setelah ada informasi eksekusi, tim juga langsung berkunjung ke pihak keluarga Zaini di Madura,” jelas Nusron melalui keterangan tertulis, Senin (19/3).

Lalu pada Januari 2017, Presiden Jokowi menyampaikan surat kepada Raja Saudi dengan permintaan untuk memberikan kesempatan pada pengacara dalam mencari bukti-bukti baru. Dan bulan Mei 2017, Raja Saudi menanggapi adanya penundaan eksekusi selama 6 bulan.

Presiden kembali mengirimkan surat pada September 2017 yang menyampaikan bahwa Tim Pembela Zaini berhasil menemukan novum (bukti baru), salah satu di antaranya adalah kesaksian penterjemah. Melalui surat tersebut, presiden meminta Raja melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus ini.

“Tanggal 20 Februari, diterima Nota Diplomatik resmi dari Kemlu Saudi yang intinya menyampaikan persetujuan Jaksa Agung Arab Saudi untuk dilakukan PK atas kasus ini, khususnya untuk mendengarkan kesaksian penterjemah di Pengadilan Makkah,” lanjut Nusron.

Dan pada tanggal 6 Maret, konfirmasi dari Mahkamah Makkah yang menyatakan surat permintaan pengacara kepada Mahkamah Makkah untuk mendengarkan kesaksian dari penterjemah sudah diterima. Untuk selanjutnya, Makhakah meminta waktu mengumpulkan berkas-berkas perkara.

Namun tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, kabar Zaini akan dieksekusi mati diterima. Mendapat kabar tersebut, pemerintah Indonesia melalui pengacara mencaritahu kebenaran berita. Sayangnya seluruh jalan di sekitar penjara diblokade.

“Jalan di sekitar penjara sudah diblokade. Pada sekitar pukul 10/30 dan eksekusi diperkirakan dilakukan pada pukul 11.30 waktu setempat,” tutur Nusron terkait petaka yang menimpa Zaini pada 13 Juli 2014, di mana dirinya ditangkap kepolisian Arab Saudi.

Sumber: suratkabar.id

Read More

Pengamat Ini Bilang Utang Indonesia Tembus Rp 7.000 T

Ilustrasi

Utang pemerintah yang saat ini tembus Rp 4.000 triliun dianggap belum sepenuhnya tercatat secara keseluruhan. Utang pemerintah diproyeksikan tembus Rp 7.000 triliun jika dihitung dari utang pemerintah dan swasta.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan total utang pemerintah Indonesia yang sebesar Rp 4.034,8 triliun belum termasuk dengan utang swasta dan BUMN.

"Total utang atau outstanding Indonesia setidaknya telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun, terdiri dari total utang pemerintah dan swasta," kata Enny di kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Dia menjelaskan utang pemerintah biasanya digunakan untuk membiayai defisit anggaran, dan utang swasta dilakukan oleh korporasi swasta dan BUMN.

Berdasarkan data yang dimilikinya, total utang pemerintah dalam APBN 2018 nilainya mencapai Rp 4.772 triliun. Hal itu dilihat dari surat berharga negara (SBN) posisi per September sudah mencapai Rp 3.128 triliun terdiri dari denominasi rupiah Rp 2.279 triliun dan valuta asing atau valas Rp 849 triliun. 

Sementara utang luar negeri pemerintah mencapai US$ 177 miliar atau setara dengan Rp 2.322 triliun (dengan kurs rata-rata Rp 13.500 per US$).

Mengenai proyeksi total utang yang tembus Rp 7.000 triliun juga karena di masing-masing kementerian dan lembaga tidak menyajikan data yang sama terkait dengan posisi utang.

Seperti halnya Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menurut Enny data yang disajikan berbeda dengan yang tertera dalam APBN. Begitu juga dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Enny bilang Bank Indonesia hanya mencatat utang korporasi dan belum memasukan utang yang dilakukan langsung oleh perusahaan pelat merah.

"Yang ingin digarisbawahi, kalau dari lembaga resmi berbeda, sepertinya utang secara keseluruhan berapa, karena ini belum masuk ke utang BUMN, karena BI hanya koporasi dan swasta, BUMN karya berapa, saya tidak yakin utang seluruhnya ter-capture semua, dari publikasi resmi saja sudah lebih dari Rp 7.000 triliun, ini angka yang paling optimis," kata dia.

Data yang disampaikan Enny berbeda dengan yang dicatat Bank Indonesia (BI)

Jika melihat utang luar negeri (ULN) dari sektor swasta periode Januari 2018 tercatat US$ 174,2 miliar atau tumbuh dibandingkan periode Desember 2017 US$ 172,3 miliar. Total ULN swasta per Januari 2018 itu setara dengan Rp 2.349 triliun (kurs Rp 13.500)

Sedangkan pencatatan BI mengenai utang luar negeri pemerintah sama seperti yang dicatatkan oleh pemerintah, yakni sesuai pada struktur utang yang mencapai Rp 4.034,8 triliun per Februari 2018.

Sumber: detik.com

Read More

Pendiri WhatsApp Serukan Hapus Facebook

Brian Acton.

Salah satu mantan pendiri Facebook, Brian Acton mengajak masyarakat untuk ramai-ramai menghapus aplikasi Facebook. Sebabnya, platform media sosial tersebut diduga menyalahgunakan data privasi pengguna setelah bekerja sama dengan firma analisa data.

Acton yang meninggalkan perusahaan Facebook.inc, September tahun lalu dan mendirikan aplikasi pesan lintas platform, WhatsApp, itu menyuarakan ajakannya lewat media sosial Twitter pribadi.

"Sudah saatnya #menghapusFacebook," tulisnya seperti dikutip dari laman Market Watch, Rabu (21/3).

Acton tidak memberikan komentar tambahan tentang pernyataannya tersebut, meski para netizen memberikan berbagai macam reaksi. Akun Facebook Acton pun masih bisa diakses beberapa jam setelah dia mengunggah ciutan tersebut, namun kini sudah dinonaktifkan.

Aksi yang dilakukan Acton merujuk pada sebuah gerakan protes secara daring. Facebook diduga mengungkap data pribadi 50 juta penggunanya kepada perusahaan analisa data Cambridge Analytica selama masa kampanye presiden Amerika Serikat 2016.

Sementara itu, Acton dan rekannya Jan Koum menjual WhatsApp ke Facebook pada tahun 2014 seharga USD 22 miliar. Acton menerima USD 3 miliar dalam kesepakatan itu. Menurut Forbes, kekayaan bersih Acton saat ini mencapai USD 5,5 miliar.

Setelah keluar dari Facebook dan menjual WhatsApp, Acton mendirikan layanan pesan daring lain yaitu, Signal. Signal menawarkan enkripsi dalam layanan pesannya sehingga jejak percakapan tidak bisa diawasi oleh pemerintah.

Sumber: merdeka.com

Read More

Ramai Skandal Facebook, Begini Cara Lindungi Data Online Anda

Ilustrasi

Dalam ramainya salah satu skandal terbesar Facebook berupa pengambilan secara ilegal jutaan data oleh Cambridge Analytica, masyarakat beramai-ramai untuk lepas dari Facebook. Bahkan secara global, tagar #DeleteFacebook menggema di jejaring sosial Twitter.

Memang menghapus Facebook adalah cara paling mudah dan paling aman agar data kita tidak disalahgunakan. Namun Anda bisa melakukan beberapa hal untuk memproteksi data online dan informasi privasi Anda di jagat internet.

Cegah Facebook untuk membagi data Anda

Mungkin menghapus atau deactivate Facebook adalah opsi yang tidak ingin Anda lakukan. Namun Anda harus berhati-hati dengan berbagai aplikasi yang telah Anda login lewat Facebook selama bertahun-tahun memakai Facebook. Mungkin Anda tidak sadar, namun banyak aplikasi yang memberi opsi "masuk dengan Facebook" yang sungguh mudah, ketimbang memasukkan username dan password.

Hal ini cukup berbahaya karena pengguna seringkali tak menyadari bahwa cukup banyak aplikasi pihak ketiga yang dengan mudah bisa mengakses data personal Anda.

Anda bisa melakukan pembersihan, dengan masuk laman aplikasi di akun Facebook Anda di menu setting, dan Anda bisa langsung lihat aplikasi apa saja yang terkoneksi dengan akun Anda. Anda bisa memilih aplikasi apa yang ingin Anda hapus.

Anda juga bisa untuk mematikan akses dari aplikasi yang Anda tidak hapus dengan mematikan tanda cawang di informasi seperti ulang tahun Anda, kota tempat tinggal, atau pandangan politik.

Menghapus Facebook

Jika cara ini terlalu rumit, atau Anda memang sudah tak ingin menggunakan Facebook lagi, Anda bisa menghapus akun Anda atau opsi deactivate.

Facebook memiliki laman khusus untuk menuntun Anda mematikan akun Anda. Namun Anda tidak akan dapat mengaktifkan kembali akun Anda atau mengakses konten atau informasi apapun yang Anda bagikan di masa lalu.

Proses menghapus data Anda pun juga memakan waktu, jadi proses menghapus Facebook sebenarnya agak dipersulit sendiri oleh Facebook.

Facebook sendiri dalam laman Help mereka menulis bahwa "mungkin diperlukan waktu hingga 90 hari sejak awal proses penghapusan untuk menghapus semua hal yang telah Anda poskan, seperti foto Anda, pembaruan status, atau data lain yang disimpan dalam sistem backup."

Ada juga opo deactivate atau menonaktifkan akun jika suatu saat ingin mengaksesnya lagi. Opsi ini dapat ditemukan di menu Settings, lalu Manage Account.

Data-data Facebook Anda sendiri bisa Anda unduh sendiri dengan melakukan Unduh Salinan Data Facebook Anda, lewat Setting, lalu General.

Sumber: merdeka.com

Read More

FASPAGE FACEBOOK DPD PEKAT ASAHAN

FASNPAGE DPD PEKAT INDONESIA BERSATU

KABUPATEN ASAHAN

Read More

Resmi Terima Mandat, Aktivis Ini Dalam Kondisi Prima Kembangkan GM PEKAT-IB Sumut

Pemegang Mandataris Generasi Muda Pekat-IB Provinsi Sumatera Utara, Khairul Anhar Harahap resmi menerima Surat Mandat dari DPP GM Pekat – IB dengan nomor : 005/SEK/PP-GM PEKAT IB/III/2018, tertanggal 6 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ricky Perdana dan Sekjen Reza Putra Salam.

Saat berbincang-bincang dengan awak media di Cafe Presiden Jalan Akasia Kisaran, Asahan (Sumut), Senin (20/3/2018) Khairul menyebutkan ini amanah dan tanggung jawab besar bg, untuk langkah awal dirinya akan melakukan konsolidasi kepengurusan GM PEKAT-IB Sumut dan berkoordinasi dengan Ketua DPW PEKAT-IB Sumut untuk pelantikan serta melakukan rekrutmen di 33 Kabupaten Kota Se Sumatera Utara.

“Kita akan berkoordinasi dan kosolidasi serta rekrutmen anggota untuk dilakukan pelantikan setelah itu kita akan mengembangkan sayap GM Pekat-IB di 33 Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara. Setelah itu kita juga akan melakukan aksi sosial kemasyarakatan serta sosial kontrol, yang jelas saya akan totalitas mengibarkan GM Pekat-IB hingga pelosok Desa” ujarnya.

Aktivis sosial yang akrab disapa dengan panggilan Erul ini juga mengajak para generasi muda yang punya semangat pengabdian di 33 Kab./Kota Se Sumatera Utara untuk bergabung bersama kami Generasi Muda Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (GM PEKAT-IB). tegasnya.

Terpisah Ketua DPW Pekat-IB Sumut Rully Arifin melalui pesan WhatsApp menyatakan dengan terbentuknya GM Pekat-IB Sumut dapat menambah energi posotif bagi Generasi Muda Sumut dalam hal pemahaman wawasan kebangsaan, kebhinekaan dan persatuan dan untuk hidup bersama dan harmonis di NKRI.

(Ketua DPW PEKAT-IB Sumut Abgda Rully Arifin)

Sumber: AsahanSatu.com

Read More

4 Fakta Soal Hari Tanpa Bayangan, Fenomena Yang Muncul 21 Maret Mendatang

Ilustrasi

Besok, hari Rabu (21/3), akan ada fenomena alam langka yang terjadi di Indonesia. Fenomena ini disebut Hari Tanpa Bayangan, di mana matahari akan ada di atas garis khatulistiwa.

Akibatnya, Indonesia pada siang hari tidak akan memiliki bayangan sama sekali. Tidak cuma itu, matahari tentu akan terasa lebih terik dari biasanya.

Apa saja deretan fakta soal hari tanpa bayangan ini? Mari kita simak beberapa di antaranya.

1. Tidak Akan Terjadi Di Seluruh Wilayah Indonesia

Perlu dicatat bahwa tidak semua wilayah Indonesia akan dihampiri oleh fenomena hari tanpa bayangan besok. Pasalnya memang hanya beberapa tempat yang dilewati garis khatulistiwa.

"Peristiwa ini disebut hari nirbayangan atau Hari Tanpa Bayangan. Kejadiannya bisa dua kali setahun. Kalau tahun ini 21 Maret dan 23 September 2018," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Jasyanto seperti yang dikutip Merdeka.com dari Liputan6.com.

2. Sebab Terjadinya Hari Tanpa Bayangan

Jasyanto menjelaskan, peristiwa tersebut bisa terjadi lantaran Bumi mengitari Matahari pada jarak 150 juta kilometer dalam periode 365 hari. Garis edar Bumi yang berbentuk lonjong, membuatnya bergerak lebih cepat dan kadang bisa bergerak lebih lambat.

Sementara, bidang edar dari Bumi disebut sebagai bidang ekliptika. Bidangnya miring 23,4 derajat ke bidang ekuator.

Dengan demikian, Matahari akan tampak di atas belahan Bumi selatan selama sekitar setengah tahun, dan akan berada di atas belahan Bumi selatan dalam setengah tahun sisanya.

"Perubahan posisi tampak Matahari ini menyebabkan perubahan musim, misalnya empat musim di wilayah subtropis dan musim kering-basah di Indonesia," paparnya.

3. Durasi Siang Dan Malam Akan Sama

Ketika hari tanpa bayangan ini terjadi, ternyata antara siang dan malam mempunyai durasi yang sama. Nama ilmiah dari fenomena ini adalah Vernal Equinox, yang berasal dari kata vernus yang artinya musim semi, serta equus yang artiya sama, dan noct yang artinya malam.

Wilayah ekuator Indonesia misalnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Matahari nanti akan berada di atas kepala pada siang hari, sehingga tugu tegak akan jelas terlihat tanpa bayangan.

Matahari sendiri sudah akan berada di atas ekuator pada nanti malam, yakni pukul 23.15. Lalu pada 21 Maret 2018, Matahari akan mencapai titik puncak pada pukul 11.50 WIB. Titik tersebut diberi nama titik kulminasi.

4. Tak Cuma Terjadi Di Pontianak

Karena fenomena ini terjadi di garis ekuator, tentu Pontianak akan jadi salah satu kota yang mendapati fenomena hari tanpa bayangan. Namun masih banyak kota lain yang dilewati garis khatulistiwa. Mulai dari Bonjol di Sumatera Barat, Kepulauan Batu di Nias Selatan Sumatera Utara, kepulauan Kayoa di Halmahera Selatan Maluku Utara, Pulau Waigeo di Raja Ampat Papua Barat, dan masih banyak lagi daerah yang tidak berupa kota yang dekat dengan pemukiman.

Selain itu menurut LAPAN, kota-kota yang lokasinya ada di antara 23,4 Lintang Selatan dan 23,4 Lintang Utara, kemungkinan akan mengalami peristiwa serupa.

Memperingati hari tersebut, LAPAN akan menghelat Festival Hari Nir Bayangan di Pontianak pada 21 Maret besok. Festival yang akan berlangsung hingga 23 Maret 2017 ini akan berisi pergelaran planetarium mini, pameran, serta kuliah singkat.

Sumber: merdeka.com

Read More

Supersemar Versi Jenderal M Jusuf & Debat Panas Pembubaran PKI

Jenderal M Jusuf Panglima Para Prajurit

Surat perintah Sebelas Maret adalah titik awal kejendah Presiden Soekarno. Supersemar, sangat biasa disingkat adalah perintah dari Presiden Soekarno pada Jenderal Soeharto untuk mengamankan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965.

Saat itu rakyat ngebut Soekarno membubarkan PKI. Harga tak bisa berjalan pemerintahan.

Supersemar yang dijadikan legitimasi oleh Jenderal Soeharto segera membubarkan PKI. Dalam waktu singkat TNI AD yang dibantu unsur-unsur masyarakat antikomunis menghabisi kekuatan PKI yang tertinggal.

pelan-pelan situasi berubah. Kekuasaan Soekarno semakin meredup dan Jenderal Soeharto makin berkuasa. Puncaknya adalah saat MPRS bersidang kuasa penguasa Soekarno yang dulu diangkat menjadi presiden seumur hidup.

Namun hingga kini, naskah Supersemar asli tak pernah ditemukan. Siapa yang menyimpan tak diketahui.

Ada tiga jenderal yang berangkat ke Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966. Brigadir Jenderal M Jusuf, Walikota Jenderal Amir Machmud dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat.

Banyak versi soal isi Supersemar tersebut. Ada yang menyebut Presiden Soekarno ditodong oleh para jenderal tersebut. Ada juga yang mengatakan Soekarno. Jendral Umum Jusufurangi senapan otomatis.

Bagaimana sebenarnya peristiwa Supersemar itu sebenarnya? Jenderal M Jusuf membeberkan kejadian itu dengan cukup detil. Berikut kesaksian jenderal tersebut dalam buku biografinya Jenderal M Jusuf, Panglima Para Prajurit yang ditulis Atmadji Sumarkidjo dan diterbitkan Kata Hasta Pustaka tahun 2006.

1. Isu Jenderal Jusuf Bawa Senjata Bren Ke Istana

Tanggal 11 Maret 1966, M Jusuf, Basuki Rachmat dan Amir Machmud sebelumnya menemui Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang sedang sakit di rumahnya. Mereka berdiskusi soal pemulihan keamanan dan ketertiban dan perlunya wewenang lebih besar bagi TNI AD untuk bergerak menguasai situasi.

Soeharto menyetujui tiga jenderal itu menghadap ke istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno. Dia juga menyampaikan salam untuk Presiden Soeharto. Soeharto mengaku siap menjalankan tugas apabila kewenangan itu diserahkan kepadanya.

Jenderal Jusuf membantah mengusulkan untuk membawa bren (senjata otomatis) saat akan berangkat ke istana.

"Saya tahu aturannya bagaimana kalau menghadap presiden," kata Jusuf.

Dia menambahkan jangankan menghadap presiden, saat melakukan inspeksi ke daerah konflik pun dia tidak pernah membawa senjata.

Jusuf mengaku memang punya bren. Namun senjata itu disimpannya rapi di rumah, bukan untuk dibawa-bawa.

Isu soal Soekarno ditodong pistol dan dipaksa menandatangani naskah Supersemar juga dibantah.

2. Debat Panas Soal PKI dan G30S

Jenderal Jusuf mengaku ada perdebatan dengan Presiden Soekarno soal Partai Komunis Indonesia. Namun dia membantah menekan presiden. Menurutnya perdebatan terjadi dengan beradu argumen dan logis. Tiga jenderal ini membeberkan bukti-bukti keterlibatan PKI dalam peristiwa 30 September.

Diakui Jusuf, bukanlah hal yang lazim mereka berdebat dengan presiden. Baru pertama hal tersebut terpaksa dilakukan untuk mendapat sikap yang jelas dari presiden soal PKI dan pemulihan keamanan dan ketertiban.

"Biasanya kalau Presiden bersikeras, kami (para jenderal) akan diam dan mengalah. Tapi kali ini tidak," kata Jusuf.

Argumen Presiden Soekarno yang berhasil dipatahkan adalah soal keterlibatan PKI dalam G30S. Soekarno menilai PKI dan para pelaku G30S yang menculik para jenderal adalah dua hal yang harus dipisahkan. Namun Jusuf Dkk meyakinkan presiden jika partai dan para pelaku adalah satu kesatuan gerak sehingga sama-sama bersalah.

Kedua, Presiden Soekarno merasa wibawanya akan turun jika membuang unsur Komunis dalam konsep Nasionalis, Agama dan Komunis. Seperti yang diketahui, Soekarno lah yang mempopulerkan konsep Nasakom.

Para jenderal itu meyakinkan TNI AD dan rakyat masih mendukung Presiden Soekarno. Justru saat ini rakyat tidak lagi percaya pada PKI. Sehingga jika presiden bersikap tegas pada PKI malah akan mendapat dukungan.

Akhirnya Soekarno pun setuju memberikan wewenang pada Jenderal Soekarno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

3. Ada Di Mana Naskah Supersemar?

Inilah misteri Supersemar yang merupakan kelahiran Orde Baru. Dimana naskah asli saat ini berada? 

Versi Jusuf, Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur mengetik surat ini dengan karbon rangkap tiga (Cara Lama untuk menggandakan surat dengan mesin ketik). Surat pertama diserahkan dan ditandatangani Presiden Soekarno.

Surat kebaikan yang kemudian dikenal sebagai naskah asli yang diserahkan Brigjen Basuki Rachmat pada Jenderal Soeharto. Setelah diserahkan pada Soeharto, naskah itu tak pernah lagi terlihat. 

Kopi kedua disebut disimpan oleh Brigjen Sabur. Sementara kopi surat ketiga diambil oleh Jenderal M Jusuf. Baik kopi kedua dan ketiga ini tidak pernah ditandatangani oleh Presiden Soeharto. 

Namun soal surat itu tak pernah disinggung-singgung lagi oleh Jenderal M Jusuf. Sampai kematiannya pun, dia tak pernah membahasnya. 

"Kalau surat yang asli sudah dibawa Basuki (Rachmat) ke Soeharto. Jadi jangan kau tanyakan lagi padaku," kata dia.

Alasan Jusuf berpuluh-puluh tahun tak pernah mau berbicara soal Supersemar, termasuk kopian ketiga, tak mau terlibat pada perdebatan yang tidak bermanfaat. Tak jelas juga apakah almarhum jendral jusuf masih menyimpan surat itu sampai akhir hayatnya.

Sumber: merdeka.com

Read More