Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com

DPD PEKAT INDONESIA BERSATU KABUPATEN ASAHAN

Sebagai bangsa yang besar dengan secara sadar, memiliki rasa tanggung jawab penuh dan turut ikut serta wajib membela dan menegakkan Persatuan dan Kesatuan serta Keutuhan bangsa dan Negara INDONESIA, merupakan bagian dari iman yang dapat diaktualisasikan dalam setiap peran kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada serta merupakan refleksi dari Undang Undang No. 20 Tahun 1982 pasal 2.

MUHAMMAD SYIHABUDDIN

KETUA DPD PEKAT INDONESIA BERSATU KABUPATEN ASAHAN

EFRIANTO RANY

SEKRETARIS DPD PEKAT INDONESIA BERSATU KABUPATEN ASAHAN

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN "DANA DESA UNTUK RAKYAT SEJAGTERA"

AGUS RAMANDA

WAKIL KETUA BIDANG OKK DPD PEKAT INDONESIA BERSATU KABUPATEN ASAHAN

Tuesday, 20 February 2018

IGGI dan Asal-Usul Utang Luar Negeri Indonesia

lustrasi Invasi Utang Luar Negeri

Pada 1992, IGGI bubar karena insiden Santa Cruz di Timor Timur.
Keran pinjaman. Alirkan utang sampai tujuh turunan.

Usai mengambil alih kekuasaan dari Sukarno pada 1967, Soeharto dihadapkan kondisi serba tak stabil, terutama di bidang ekonomi. Masalah paling pelik yang dihadapi pemerintahan Soeharto adalah hiperinflasi (mencapai 650 persen) yang menyebabkan melonjaknya harga barang-barang, termasuk kebutuhan pokok. Faktor utama penyebab hiperinflasi adalah rezim Sukarno hanya mencetak uang untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek mercusuar sejak awal 1960-an.

Hiperinflasi hanya satu dari sekian masalah ekonomi yang harus dihadapi Soeharto. Indonesia Investments, lembaga pemerhati ekonomi Indonesia dari Belanda, dalam laporan berjudul “History of Indonesia: Politics and the Economy Under Sukarno” menyebutkan, pada masa itu Indonesia juga terbebani utang besar sementara di waktu bersamaan ekspor melemah dan pendapatan per kapita menurun secara signifikan.

Pada 1960, melalui Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, Sukarno sempat mengeluarkan Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969 yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Tetapi, pada 1964, strategi itu ditinggalkan sebab situasi ekonomi makin memburuk: inflasi masih tinggi, basis pajak mengikis, arus pemindahan aset finansial ke riil begitu besar, hingga konfrontasi dengan Malaysia yang menyerap sebagian besar anggaran pemerintah.

Sukarno boleh saja mahir dalam bahasa dan retorika, tapi ia gagal mengurus ekonomi. Alih-alih peduli pada masalah ekonomi, ia malah mencurahkan waktunya untuk berpetualang dalam demagogi politik. Reportase majalah The New Yorker (23 November 1968) menyatakan bahwa akibat Sukarno salah urus, Indonesia dihadapkan pada posisi kebangkrutan dan diprediksi akan sangat bergantung pada bantuan luar negeri.

Soeharto menyiapkan beberapa langkah untuk membebaskan Indonesia dari belitan krisis ekonomi. Mengutip Guy Fauker dalam makalahnya, “The Indonesian Economic and Political Miracle” (1973), langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah mengubah arah haluan ekonomi: dari pro-Timur menjadi pro-Barat. 

Soeharto lantas membentuk Tim Ahli di Bidang Ekonomi dan Keuangan yang berisikan ekonom dari Universitas Indonesia. Tim ini dipimpin Widjojo Nitisastro. Kelak, kelompok tersebut dikenal dengan nama “Mafia Barkeley” dengan kebijakan-kebijakannya yang berlandaskan liberalisasi ekonomi serta pasar bebas.

Heinz Wolfgang Arndt dalam The Indonesian Economy: Collected Papers (1984) menjelaskan, rencana pemulihan ekonomi Indonesia dibagi menjadi tiga tahapan: stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Tiga tahapan tersebut lalu diwujudkan ke dalam beberapa langkah seperti penghentian hiperinflasi dan memulihkan stabilitas makroekonomi, penjadwalan utang luar negeri, hingga membuka pintu bagi penanaman modal asing.

Pembentukan IGGISetelah keran investasi asing dibuka, langkah berikutnya ialah mencari bantuan luar negeri. Namun, Indonesia mendapat halangan. Beban neraca pembayaran luar negeri sebagai akibat utang yang diwariskan Orde Lama membuat Indonesia sulit memperoleh kreditur maupun pendonor.

Dalam “Survey of Recent Developments” (1966) yang diterbitkan Bulletin of Indonesian Economics Studies, Arndt dan J. Panglaykim menjelaskan, Indonesia tidak mampu membayar cicilan maupun bunga utang luar negeri. Bank Indonesia, terang mereka, bahkan tidak mampu membayar letters of credit serta terpaksa menunda pembayaran kredit perdagangan luar negeri yang totalnya mencapai 177 juta dolar AS.

Dengan kondisi seperti itu, catat Radius Prawiro dalam Indonesia’s Struggle for Economic Development-Pragmatism in Action (1998), Indonesia tidak memiliki kualifikasi cukup untuk memperoleh bantuan kredit luar negeri. Sebagai solusinya, Soeharto kemudian mengirimkan delegasi ke berbagai negara kreditor guna membahas moratorium utang luar negeri. Yang dituju: London dan Paris Club—kelompok informal kreditur di pentas internasional.

Melalui diplomasi yang intensif dalam forum London dan Paris Club, masih menurut Radius, pemerintah Indonesia mengajukan gagasan pembentuk konsorsium negara-negara kreditur untuk Indonesia. Pertemuan dengan Paris Club merupakan peluang pertama bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan ekonomi macam apa yang bakal ditempuh guna keluar dari krisis.

Setelah berdiskusi panjang-lebar, forum tersebut akhirnya menyetujui adanya moratorium bagi Indonesia. Forum juga sepakat membentuk konsorsium bernama IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) yang beranggotakan Australia, Belgia, Jerman, Itali, Jepang, Belanda, Inggris, Amerika, Austria, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), UNDP, serta OECD pada 1967. Tujuan pembentukan konsorsium ini ialah untuk memberikan pinjaman ke Indonesia.

Arndt menerangkan, IGGI memberi bantuan dalam wujud program untuk memperkuat neraca pembayaran, baik berupa kredit valuta asing maupun bantuan pangan. Selebihnya, bantuan disalurkan dalam bentuk proyek. Pertemuan pertama IGGI dilakukan pada 20 Februari 1967, tepat hari ini 51 tahun silam, di Amsterdam. Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwana IX.

Sejak diberlakukannya moratorium utang luar negeri dan pembentukan IGGI, catat John Bresnan dalam Managing Indonesia: The Modern Political Economy (1993), kucuran pinjaman terus berdatangan. Pada 1967, misalnya, Indonesia memperoleh pinjaman 200 juta dolar AS. 

Dalam rentang 1967-1969, bantuan luar negeri menyumbang 28% pembiayaan pemerintah. Data USAID 1972 menyebutkan, dari 1967-1969, Belanda memberikan bantuan paling besar yakni 140 juta dolar AS. Kemudian disusul Jerman ($84,5 juta), Amerika Serikat ($41,1 juta), dan Jepang ($10,6 juta). Uang tersebut lalu digunakan untuk memperbaiki perekonomian hingga menggiatkan pembangunan.

Selain itu, saat Pertamina terlilit utang 40 juta dolar AS kepada The Republic National Bank of Dallas pada 1976, IGGI, seperti ditulis Bresnan, berjanji memberikan bantuan pembiayaan darurat sebanyak 1 miliar dolar AS. Uang itu digunakan untuk melunasi utang sekaligus menutup biaya proyek Pertamina seperti pabrik baja Krakatau Steel dan proyek LNG.

Cyrillus Harinowo dalam Utang Pemerintah: Perkembangan, Prospek, dan Pengelolaannya (2002) menyebut, IGGI berfungsi sebagai kasir pemerintah Indonesia sekaligus penasihat dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga ini mengadakan pertemuan rutin tiap tahun untuk membahas serta mengevaluasi kinerja pemerintah di bidang ekonomi maupun pembangunan.

Setelah mengalami masa kemesraan yang lama, Indonesia dan IGGI pecah kongsi pada 1992. Thomas Lindblad dalam Indonesia: A Country Study (2011) mengatakan, pemicu putusnya hubungan IGGI dan Indonesia adalah tragedi Santa Cruz di Timor Timur pada November 1991. Kala itu, tentara menembaki warga saat berlangsung upacara pemakaman aktivis pro-kemerdekaan bernama Sebastiao Gomez. Korban tewas dalam tragedi itu, menurut versi pemerintah Indonesia, “hanya” 50 warga sipil. Sementara versi laporan lainnya, warga sipil yang tewas mencapai 273.

Imbasnya, Belanda yang saat itu jadi koordinator IGGI menangguhkan bantuan ke Indonesia. Aksi Belanda lalu disusul Denmark dan Kanada sebagai wujud kecaman. Soeharto yang melihat aksi cabut bantuan tersebut lantas berang. Ia merasa tersinggung. Pada Maret 1992, Soeharto menegaskan sikap bakal menolak semua bantuan ekonomi, terutama dari Belanda.

Akan tetapi, sikap tegas pemerintah tak berlangsung lama. Prawiro menyebutkan, Indonesia masih membutuhkan bantuan luar negeri. Maka dari itu, dibentuklah CGI (Consultative Group on Indonesia) yang diprakarsai Bank Dunia dan diketuai Jepang. 

Anggota CGI, jelas Pranowo, merupakan bekas anggota IGGI kecuali Belanda. Fungsi utama CGI adalah sebagai forum bagi Indonesia untuk bernegosiasi dengan lembaga internasional dan negara-negara pendonor.

Sepak terjang CGI terlihat menonjol saat krisis ekonomi 1998. Sebagaimana ditulis Lindblad, CGI berperan penting dalam memfasilitasi restrukturisasi utang internasional selama krisis Asia dengan pinjaman sebesar 8 miliar dolar AS.

Kiprah CGI berhenti pada 2007 ketika presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta CGI dibubarkan. Alasannya, mengutip Thee Kian Wie dalam Pembangunan, Kebebasan, dan ‘Mukjizat’ Orde Baru: Esai-Esai, ialah waktunya bagi Indonesia untuk mampu merancang dan menjalankan sendiri program ekonomi secara mandiri.

Ketergantungan dan Kepentingan
Relasi antara Indonesia dan IGGI menandakan dua hal. Pertama, ada kepentingan IGGI di balik bantuan yang diberikan. Kedua, relasi dengan IGGI membuat Indonesia terjebak dalam ketergantungan utang kepada negara-negara Barat.

Andrew Mack dalam tesisnya di University of Sydney berjudul Rethinking the Dynamics of Capital Accumulation in Colonial and Post-Colonial Indonesia: Production Regulation (2001) menjelaskan, terdapat tujuan tertentu di balik dukungan negara-negara donor kepada Indonesia. Frasa “tujuan tertentu” yang dimaksud Mack ialah negara-negara pendonor tersebut meminta timbal balik kepada Indonesia berupa penguasaan sektor-sektor industri penting.

Mack menjelaskan, jatah yang diminta negara-negara pendonor berdampak pada tidak diberikannya ruang bagi perusahaan lokal untuk mengelola industri ekstraktif dengan produksi keuntungan yang tinggi. Kepentingan asing di Indonesia telah memaksa perusahaan lokal tunduk pada status perusahaan asing sebagai produsen-korporat di Indonesia serta agen pemasaran produk.


Selama masa pembangunan Orde Baru, tambah Mack, hubungan antara pemodal internasional, pendonor, dan pemerintah telah menutup kemungkinan bagi pengusaha atau perusahaan lokal menguasai sektor-sektor ekonomi penting.

Efek buruk ketergantungan terhadap utang luar negeri juga terasa ketika krisis ekonomi melanda. Pada 15 Januari 1998, Indonesia meminta bantuan IMF untuk menyelamatkan kondisi perekonomian. IMF pun setuju memberikan paket bantuan keuangan multilateral yang diberikan secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun senilai 43 miliar dolar AS. Namun, sejumlah syarat harus dipenuhi, di antaranya keharusan pemerintah Indonesia melikuidasi 16 bank yang "sakit".

Kenyataannya, likuidasi bank malah memicu penarikan dana besar-besaran (rush) oleh nasabah yang panik dan menciptakan situasi di mana tingkat kepercayaan investor menurun. Hasilnya: utang domestik Indonesia membumbung sampai angka 80 miliar dolar AS saat itu.

Semenjak kejatuhan Orde Baru, pemerintah masih terus bergantung pada IMF. Setidaknya, sepanjang periode 1997-2003, Indonesia sudah meneken 26 kali kesepakatan dengan IMF. Berselang tiga tahun, saat pemerintahan SBY, utang Indonesia kepada IMF dilunasi.

Lunasnya utang Indonesia kepada IMF bukan berarti menghentikan ketergantungan Indonesia akan pinjaman dari negara donor. Ketergantungan tersebut diteruskan pemerintahan Jokowi. 

Berdasarkan data dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pada Juni 2017, Indonesia memiliki utang kepada pihak-pihak terkait seperti Islamic Development Bank (Rp9,95 triliun), Jerman (Rp24,3 triliun), Perancis (Rp24,3 triliun), Jepang (Rp196,98 triliun), Amerika (Rp8,26 triliun), sampai Bank Dunia (Rp234,68 triliun). 

Pada akhir 2016, jumlah total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 317,08 miliar dolar AS. Jumlah ini 2,04 persen lebih besar dari tahun sebelumnya (310,73 miliar).

Mengapa pemerintah terus berutang? Kementerian Keuangan dalam paparannya pernah menjelaskan, utang merupakan konsekuensi dari APBN yang terus menerus mengalami defisit. Angka defisit sendiri merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Defisit muncul karena pembiayaan tidak sebanding dengan pengeluaran.


Sumber: tirto.id

Tuesday, 6 February 2018

DPD PEKAT IB Asahan Apresiasi Pengungkapan Narkoba


Ditempatkannya narkoba sebagai musuh dan harus diperangi secara bersama – sama di bumi Rambate Rata Raya merupakan langkah yang tepat, tekad mengenolkan yang ditargetkan Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga harus didukung.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Asahan, Syaid Muhsyi, Senin (5/2) saat mengapresiasi keberhasilan pengungkapan kasus penyalagunaan narkoba oleh Polres Asahan baru – baru ini.

“Tekad mengenolkan narkoba yang digagas mantan Kapolres Dairi itu bukan hanya isapan jempol, terbukti sudah ratusan pelaku penyalahgunaan narkotika dijebloskan kedalam sel tahanan dan puluhan korban yang direhabilitasi,”ungkap Syaid Muhsyi.

Menurut tokoh muda yang memiliki integritas, berbagai trobosan sudah dilakukan untuk menghancurkan jaringan pengedar barang haram itu seperti membentuk Tim Paus yang melibatakan penggiat anti narkoba dan pemerintahan,” kinerja tim yang mendapat sokongan dari Pemkab Asahan itu membuahkan hasil yang bisa dibanggakan,”ujarnya.

Diketahui juga, guna memperkuat Sat Narkoba, Kapolres Asahan juga tampak membentuk Tim Khusus (Timsus) yang dikendalikan oleh Kasat Intel, “PEKAT IB memandang, AKBP Kobul Syahrin Ritonga benar – benar mempunyai tekad yang kuat untuk membasmi narkoba di Asahan,”tambahnya.

Kami memandang, sudah layak Kapoldasu Irjen Paulus Waterpauw memberikan apresiasi terhadap kinerja AKBP Kobul Syahrin Ritonga yang mempunyai tekad memberantas peredaran narkoba, pungkasnya mengakhiri pembicaraan.


Monday, 5 February 2018

Tegas! UI Merespon Pernyataan Jokowi yang Akan Kirim BEM ke Asmat


Seperti diketahui, sebelumnya, Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan pernyataan akan mengirim pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI ke Asmat, Papua. Jokowi menuturkan niatannya tersebut usai menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi`iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, pada Sabtu (03/02/2018). Bagaimana tanggapan civitas akademik Universitas Indonesia (UI) menyusul pernyataan tersebut?

“Mungkin nanti ya, mungkin nanti saya akan kirim semua ketua dan anggota di BEM untuk ke Asmat, dari UI ya,” ujar Presiden Joko Widodo sebelumnya, Sabtu (03/02/2018). Demikian seperti dikutip dari reportase Republika.co.id, Senin (05/02/2018).

Menanggapi pernyataan orang nomor satu RI tersebut, UI melalui program pengabdian masyarakatnya menerangkan akan mendukung keinginan Presiden.

“Alhamdulillah, kami mendukung BEM UI ataupun civitas akademik UI untuk terjun langsung ke masyarakat,” tukas Rifelly Dewi Astuti selaku Kepala Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI saat dihubungi tim jurnalis pada Minggu (04/02/2018) kemarin.
Sebelumnya Sudah Berkiprah di Papua

Dengan tegas Rifelly menyampaikan, Universitas Indonesia tentu akan mendukung keinginan Presiden Jokowi karena hal ini merupakan bagian dari upaya pengabdian masyarakat sebagai salah satu Tridarma Perguruan Tinggi.

“Civitas akademik UI juga telah banyak yang berkiprah di Papua, dari bidang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya,” urainya menjelaskan.

Sebelumnya, diketahui bahwa Presiden Jokowi memberikan pernyataan tersebut untuk merespon aksi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang mengacungkan kartu kuning saat Presiden menghadiri Dies Natalis UI di Kampus UI, Depok, Jumat (02/02/2018) lalu.


Kartu kuning itu diberikan sebagai peringatan kepada Presiden Jokowi atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri, termasuk soal masalah gizi buruk di kabupaten Asmat, Papua.

Rifelly mengutarakan, aksi Ketua BEM Zaadit Taqwa tersebut terjadi bukan di ranah akademik. Dengan demikian, UI tidak menurunkan sanksi kepada yang bersangkutan.

“Segala pelanggaran etika dan kode etik akan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku di UI. Sudah menjadi kewajiban kami untuk mendidik dan memberikan pemahaman yang baik, sehingga para mahasiswa bukan saja menjadi lulusan yang berilmu, namun juga berkarakter baik,” ucapnya.

Demikian juga, seperti dilansir dari Kompas.com, dikatakan bahwa pihak kampus melalui Direktorat Kemahasiswaan hanya akan membina Zaadit dengan cara yang persuasif saja.

“Hanya kami beri pembinaan, kita didik agar mengungkapkan pendapat itu mesti dengan cara yang baik,” lanjut Rifelly.

Sekaligus, Rifelly juga meminta agar publik tidak membesar-besarkan peristiwa ini. Menurut pihak kampus, kejadian ini bukan peristiwa signifikan sehingga tak perlu menjadi polemik.
Akan Dipanggil Untuk Diskusi

Sementara itu, mengutip Detik.com, UI disebutkan akan memanggil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa.

“Nanti akan kita panggil, kita ajak diskusi gitu kan,” ungkap Direktur Kemahasiswaan UI Arman Nefi di Balairung, Depok, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2018).


UI sendiri menyesalkan aksi yang dilakukan Zaadit. UI berharap kejadian serupa tak terulang, apalagi jika mengingat hal itu terjadi dalam forum resmi.

“Kami dari UI menyesalkan sekali kejadian seperti itu nggak baik dan nggak elok untuk seorang calon sarjana di tengah acara yang sangat resmi lakukan aksi seperti itu. Kami berharap aksi-aksi kekritisan dapat disampaikan, ada wadahnya ada forum yang tepat, dengan demikian UI menyesalkan kejadian itu,” urai Arman.

Berikuti Video Pemberian Kartu Kuning Tersebut:



Sumber: suratkabar.id

Tak Kalah Menohok, Ini Jawaban BEM UI Setelah Jokowi Berencana Kirim Mereka ke Papua


Usai insiden pemberian ‘kartu kuning’ kepada Jokowi di acara Dies Natalis ke-86 UI berlalu, Presiden Joko Widodo berencana untuk mengirim BEM UI ke Asmat, Papua. Merespon rencana tersebut, Eto Idman selaku Wakil Ketua BEM UI menuturkan pernyataan menohok. Betapa tidak, rupanya justru pihak mereka memang sudah berencana untuk berangkat ke Asmat sebelum Presiden menyampaikan hal ini.

“Kalau dari kami rencananya memang ada konsentrasi untuk Asmat. Nanti kami akan ada tindak lanjut kalau dari BEM,” beber Eto, Sabtu (03/02/2018), saat diminta konfirmasi oleh wartawan, seperti dilansir dari reportase Detik.com, Minggu (04/02/2018).

Menurut Eto, pihaknya sudah mulai mempersiapkan keberangkatan ke Asmat sebelum ada wacana dari Presiden Jokowi. Salah satu persiapan yang mereka lakukan yakni dengan menjalin kerjasama dan penggalangan dana.

“Kami dari BEM UI memang bekerja sama dengan beberapa pihak, kami belum pasti nanti akan bagaimana, tapi yang pasti nanti ada anggota BEM yang ke Asmat langsung, kemudian yang pasti mungkin ada penggalangan dana atau barang-barang. Tapi belum fix, pasti akan kami publikasikan dalam waktu dekat,” urai Eto.

Eto melanjutkan, terkait permasalahan gizi buruk dan campak di Asmat yang tengah terjadi, BEM UI memang ingin terjun langsung turun tangan.

Seperti diketahui sebelumnya, isu permasalahan yang tengah menimpa Asmat menjadi salah satu poin yang dipermasalahkan BEM UI menyusul kartu kuning yang diacungkan sang Ketua BEM, Zaadit Taqwa. Insiden ini terjadi saat Jokowi menyampaikan pidatonya di kampus UI.

“Kami sudah ada rencananya ke situ, jadi kami tidak hanya cari perhatian saja, kami kemarin itu ada kajiannya, kemudian kami juga ingin melakukan secara langsung kasus yang di Asmat. Bidang Sosial Massyarakat BEM UI Insha Allah sudah memulai berjejaring untuk mengarah ke situ,” beber Eto menambahkan.

Menyoal rencana Jokowi yang akan mengirim BEM UI, Eto enggan menanggapi lebih jauh—termasuk mengenai keberangkatan Ketua BEM UI Zaadit Taqwa ke Asmat.

“Saya belum tahu, kalau seperti itu kan berarti harus ada suratnya. Terus nanti masalah berangkat atau tidak, itu hak pribadi dari ketua BEM-nya. Kalau saya kan wakil, yang diundang kan dia. Bukan saya, bukan anak-anak BEM yang lain. Jadi saya belum tahu apakah itu komentar Pak Jokowi saja atau bagaimana,” terang Eto blak-blakan.
Saksikan Sendiri Medannya

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menanggapi terkait aksi pemberian kartu kuning dari Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa kepada dirinya. Masalah kondisi Asmat saat ini menjadi salah satu dari 3 hal yang dipersoalkan dari aksi kartu kuning Zaadit. Sehingga dengan demikian, kemungkinan besarnya, Jokowi akan mengirim yang bersangkutan ke Asmat, Papua.

“Mungkin nanti, mungkin nanti. Mungkin nanti ya. Saya akan kirim. Mungkin ketua dan anggota-anggota di BEM ke Asmat. BEM UI ya,” tukas Jokowi kepada jurnalis di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jatim, Sabtu (03/02/2018).

Presiden Joko Widodo ingin agar pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ikut melihat dan menyaksikan kondisi yang ada di Kabupaten Asmat, Papua, agar dapat meninjau langsung bagaimana keadaan yang sesungguhnya di sana.

“Biar lihat dapat bagaimana medan yang ada di sana kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama Papua,” lanjut Presiden, seperti dilansir dari laman Kompas.com.

Terlepas dari hal itu, mengenai aksi ‘kartu kuning’ mahasiswa UI, Presiden merasa tak perlu mempermasalahkannya.

“Ya yang namanya aktivis muda ya, namanya mahasiswa dinamika seperti itu biasalah, saya kira ada yang mengingatkan itu bagus sekali,” tandas Presiden.

Kendati begitu, pada Jumat kemarin, Jokowi sama sekali tak menggubris aksi mengangkat map kuning dan peniupan peluit yang dilakukan oleh Zaadit. Akhirnya, mahasiswa Fakultas MIPA tersebut diamankan ke luar ruangan oleh pasukan pengamanan presiden (paspampres).



Sumber: suratkabar.id

Sunday, 4 February 2018

Pilih Rumah DP 1 Persen Jokowi, Atau DP 0 Rupiah Anies?

Ilustrasi

Rusun DP 0 rupiah unggul dalam lokasi dan akses, rumah DP 1 rupiah unggul dalam harga

Rumah DP 1 persen program Jokowi dan DP 0 rupiah Anies sama-sama menggiurkan. Tapi mana yang lebih untung?

Yuni Khotimah segera berpikir ulang ketika menerima penjelasan dari petugas di pusat informasi Klapa Village soal harga rusun DP 0 rupiah yang dicanangkan pemerintahan DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ia terbayang jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan selama dua puluh tahun.

“Suami saya kerja, saya juga kerja, sih. Tapi kalau harus bayar Rp2,6 juta per bulan, mikir dulu, deh,” katanya.

Ibu satu anak ini, yang masih tinggal bersama orangtuanya di Duren Sawit, harus benar-benar mempertimbangkannya. Ia dan suaminya sudah berencana membeli rumah sejak dua tahun lalu. Mereka bahkan sudah menabung dan menjajaki beberapa perumahan baru di sekitar daerah selatan Jakarta. Sayangnya, harga yang ditawarkan masih jauh dari penghasilan mereka.

Pilihan yang mereka punya adalah mencari rumah program pemerintah yang biasanya mendapatkan subsidi. Sebelum menyambangi pusat informasi rumah DP 0 persen, mereka sudah lebih dulu mencari informasi program rumah DP 1 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“DP 1 persen ini tertarik, tapi lokasinya itu yang jauh, sementara saya dan suami kerja di Jakarta,” kata Yuni, yang sehari-hari bekerja sebagai kasir di sebuah toko swalayan.

Akses LokasiProgram rusun DP 0 rupiah dan rumah DP 1 persen sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan, seperti yang disampaikan oleh Yuni Khotimah. Jika dilihat dari akses dan lokasi, rusun DP 0 rupiah yang dicanangkan Anies lebih menarik mengingat lokasinya di Jakarta.

Rusun pertama, yang akan dibangun dan ikut program DP 0 rupiah, berada di lokasi yang strategis, di pinggir jalan, dekat pasar dan akses transportasi, angkot, pintu tol lingkar luar Jakarta, dan jaringan kereta komuter. Jarak lokasi ke stasiun Cakung hanya sekitar 3 kilometer. Rencananya jalur TransJakarta juga segera melintasi depan rusun.

Sebelum diikutkan program rusun DP 0 rupiah, PD Pembangunan Sarana Jaya memang sudah mengalokasikan lahan di sana untuk apartemen. PD Sarana Jaya sudah bekerja sama dengan PT Gemilang Usaha Terbilang, sebuah pengembang apartemen di Jakarta, pada 2015. Sayangnya, selama dua tahun terakhir, pembangunan apartemen ini belum juga terealisasi.

Sementara sebagian besar rumah DP 1 persen berada di sekitar kota penyangga Jakarta seperti di Banten, Bogor, Depok, dan Tangerang. Salah satu lokasi yang unit rumahnya masih tersedia ada di Cikarang, dekat dengan pintu tol dan Stasiun Cikarang. 

Meski dekat dengan stasiun, tetapi layanan kereta rel listrik belum maksimal karena masih terbatasnya kereta dengan rute dari dan ke Cikarang. Karena jaraknya jauh, perjalanan ke Jakarta memerlukan waktu sekitar satu jam perjalanan dengan KRL.

Bagaimana soal harga?Harga rusun DP 0 rupiah memang jauh lebih mahal: Rp185 juta untuk tipe 21 dan Rp320 juta tipe 36. Sebaliknya, harga rumah DP 1 persen sebesar Rp135 juta untuk tipe 36/60 dan Rp100 juta untuk tipe 22/60. 

Besaran cicilan bunga yang harus dibayarkan saban bulan pun berpengaruh besar pada total angsuran selama 20 tahun.

Lewat aplikasi simulasikredit.com terhadap dua program tersebut, dengan asumsi keduanya dikenai bunga 5 persen sesuai FLPP dan tenor 20 tahun, hasilnya sebagai berikut:

Pertama untuk rusun DP 0 rupiah tipe 36. Setiap bulan angsuran harga pokok Rp1,3 juta, angsuran bunga Rp1,3 juta, sehingga total cicilan per bulan sebesar Rp2,6 juta. Total, setelah mengangsur 20 tahun, pembeli merogoh kocek Rp640 juta atau dua kali lipat dari harga rumah.

Adapun untuk rumah DP 0 rupiah tipe 21: angsuran pokok bulanan Rp770 ribu dan angsuran bunga Rp770 ribu, sehingga cicilan per bulan menjadi Rp1,5 juta. Totalnya, kita harus membayar Rp370 juta atau dua kali harga jual.

Kedua untuk rumah DP 1 persen tipe 36. Dari harga Rp135 juta, angsuran pokok per bulan menjadi Rp506 ribu, angsuran bunga RP506 ribu, sehingga cicilan per bulan menjadi Rp1,012 juta. Total, setelah mengangsur 20 tahun, pembeli membayar Rp244 juta. Jumlah ini tak sampai dua kali harga jual rumah.

Sementara untuk rumah DP 1 persen dengan harga Rp 100juta: cicilan pokok bulanan sebesar Rp375 ribu, angsuran bunga Rp375 ribu, totalnya Rp750 ribu per bulan. Setelah 20 tahun, pembeli mengeluarkan total angsuran Rp181 juta.


Soal PreferensiHasil dari simulasi itu menunjukkan bahwa bunga karena tidak ada uang muka bikin pembeli harus membayar dua kali lipat harga rumah. Namun, belum berarti rumah murah DP 1 persen menjadi lebih banyak diminati.

Muhammad Sofyan, warga Condet, justru tidak minat dengan harga miring yang ditawarkan lewat DP 1 persen. Ia curiga dengan kualitas bangunan jika harganya hanya berkisar Rp100juta.

“Itu adonan semen atau adonan bakso? Kalau ditiup angin, kabur, ya ngeri juga,” kata dia.

Meski tak berminat dengan rumah DP 1 persen, ia tak lantas memilih rumah DP 0 rupiah. Alasan privasi dan harga yang selangit bikin ia ogah ikut mengambil program rusun DP 0 rupiah.

“Kalau harga segitu masih bisa dapat rumah di pinggiran Jakarta,” tambah Sofyan.

Sandya Windhu berbeda pendapat dengan Sofyan. Ia sudah memilih membeli rumah DP 1 persen di Cikarang. “Karena dapat tanah, kalau di rusun itu kita enggak punya tanah. Soal harga juga jauh banget, masih lebih terjangkau yang DP 1 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Sandya tidak memungkiri permasalahan akses transportasi dan jarak. Namun, ia percaya dalam beberapa tahun lagi, akses transportasi bakal lebih mudah setelah pembangunan LRT dan MRT selesai. “Sekarang Cikarang juga sudah ada KRL, jadi sebenarnya tidak masalah."

Jadi, bagaimana dengan Anda: pilih program rusun DP 0 rupiah atau rumah DP 1 persen?


Sumber: tirto.id

Guru Achmad Budi Cahyanto yang Dianiaya Murid akan Diangkat PNS, Calon Anaknya Diberi Beasiswa

Mendiang Achmad Budi Cahyanto.

Kisah Guru Seni Rupa SMA 1 Torjun (SMATor), Achmad Budi Cahyanto sebelumnya ditulis Ahmad Budi Cahyono (26) yang tewas usai dipukul muridnya sendiri membuat sedih dunia pendidikan.

Berbagai ucapan dukacita terus mengalir sampai sekarang. Mulai dari pejabat, rekan sesama profesi termasuk netizen.

Tidak hanya ucapan duka, dukungan untuk keluarga Achmad Budi Cahyanto juga terus mengalir hingga kini.

Seperti dukungan dari Hamid Muhammad, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen).

Hamid Muhammad mendatangi rumah duka pada Sabtu (3/2/2018).

Kehadirannya tersebut untuk memberikan dukungan moral terhadap keluarga korban penganiayaan seorang guru yang dilakukan oleh muridnya.

"Bapak Kemendikbud sebenarnya sudah berencana hadir, tapi tidak jadi karena harus menghadiri Rakernas PGRI di Batam," kata Hamid pada sesi sambutan setelah melaksanakan doa bersama.
Hamid Muhammad

Kepada SURYA.co.id, dia menyesalkan kejadian yang menimpa almarhum Budi, Guru Honorer seni rupa SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang.

Tambahlagi, kejadian ini terjadi di Madura yang dikenal memiliki filosofi mendasar tentang guru.

"Madura memiliki filosofi Bapak Bebu Guru Ratoh, dimana menempatkan guru pada penghormatan tinggi, namun kini sudah berubah karena pergeseran nilai," ungkap Hamid kepada SURYA.co.id

Dia menambahkan pemerintah akan memberikan beasiswa khusus bagi Istri juga calon anak Budi.

"Rencananya kami akan melakukan pengangkatan PNS istimewa, namun setelah dikaji dan diskusi dengan semua pihak tidak memungkinkan, paling mungkin adalah memberikan beasiswa bagi calon anak Pak Budi," kata Hamid kepada SURYA.co.id

Hamid berharap, kejadian yang menimpa Budi, Guru Honorer seni rupa SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang tersebut menjadi yang terakhir.

Kronologi peristiwa

Sekadar diketahui, Achmad Budi Cahyanto yang merupukan alumnus Universitas Negeri Malang itu dianiaya muridnya sendiri.

Seperti ini kronologi peristiwa tersebut menurut Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman.
  1. Pada Kamis (1/2/2018) sekitar pukul 13.00, korban mengajar pelajaran seni melukis di halaman depan kelas XII. Ketika itu semua siswa diberi tugas melukis.
  2. Pelaku tidak menghiraukan apa yang ditugaskan korban. Korban kemudian menegur pelaku agar mengerjakan tugas seperti temannya yang lain.
  3. Setelah ditegur, korban kemudian menggoreskan cat ke pipi pelaku.
  4. Pelaku tidak terima dan mengeluarkan kalimat tidak sopan.
  5. Karena tidak sopan, korban memukul pelaku dengan kertas absen.
  6. Pukulan itu ditangkis pelaku dan langsung menghujamkan pukulan ke pelipis sebelah kanan korban. Akibatnya, korban tersungkur.
  7. Murid yang lain melerai pelaku dan korban.
  8. Korban bangun setelah terjatuh. Lengan kiri korban lecet karena menahan tubuhnya saat terjatuh.
  9. Seusai kejadian tersebut, seluruh siswa masuk kelas. Di dalam kelas, pelaku sempat meminta maaf kepada korban disaksikan murid-murid yang lain.
  10. Setelah pelajaran usai, korban dan pelaku pulang ke rumahnya masing-masing. Korban masih sempat bercerita kepada kepala sekolah tentang kejadian pemukulan yang dilakukan muridnya.
  11. Setiba di rumah, korban langsung istirahat karena mengeluh pusing dan sakit kepala. Sekitar pukul 15.00, korban dibawa ke Puskesmas Jrengik, Kabupaten Sampang. Karena pihak Puskesmas tidak mampu menangani, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit daerah Kabupaten Sampang. Korban kembali dirujuk ke rumah sakit DR Soetomo, Surabaya.
  12. Pihak rumah sakit kemudian menangani korban dan korban dinyatakan mengalami mati batang otak (MBO), yang menyebabkan seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi. Dokter memprediksi, korban tidak akan hidup lama.
  13. Sekitar pukul 21.40, korban dinyatakan meninggal dunia. Korban kemudian langsung dibawa pulang ke rumahnya di Sampang.
"Saya luruskan, tidak ada penghadangan korban oleh pelaku setelah jam pulang sekolah. Kejadian penganiayaan yang sebenarnya di depan halaman kelas," kata Budi seperti dilansir dari Kompas.com.

Ia berharap, tidak ada lagi informasi simpang siur mengenai peristiwa ini.

"Polres Sampang terus mendalami kasus ini dan pelaku sudah ditahan. (Jumat) malam ini (pelaku) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya seperti dilansir dari Kompas.com

Meski termasuk kategori di bawah umur, HI tetap dikenakan Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Baca Juga : Muka Dicoret Karena Tidur Saat Belajar, Siswa SMA Di Sampang Aniaya Guru Hingga Tewas

Kisah Miris Dunia Pendidikan, Anak Didik Pukuli Guru Hingga Tewas

Kisah Guru Yang Sangat Dihormati Di Barak Kopassus.


Sumber: tribunnews.com

Misteri Mayat Wanita Cantik di Waduk Cengklik: Polisi Temukan Jejak Hubungan Badan di Rumah Korban

Warga sekitar Waduk Cengklik Boyolali geger. Ditemukan mayat perempuan cantik tanpa mengenakan busana di pinggir jalan, di rerumputan, tepatnya di Ngesrep kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Kapolres Boyolali, AKBP Aries Andhi membenarkan bila mayat perempuan tanpa busana yang ditemukan di Waduk Cengklik bernama Dera Dewanti Dirgahayu (38) warga Perum Sawahan Indah 4, Ngemplak, Boyolali. Begitu ugkapnya, Selasa (23/1/2018).

Aries menjelaskan pihaknya juga telah melakukan autopsi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Dera di Ngemplak itu.

"Benar, Perum Sawahan Indah 4, RT 01 RW 10. Korban ini bekerja di BPR di Colomadu. Senin malam langsung kami olah TKP di rumahnya," jelasnya.

Olah TKP di rumahnya tersebut, ia menjelaskan perlu dilakukan agar mengetahui apakah korban dibunuh di Waduk Cengklik atau di rumahnya.

"Kalau dari yang ada di kamar korban, ditemukan seperti jejak-jejak berhubungan badan. Sedangkan di ruangan lain tak ada yang berantakan," papar Aries.

Hanya saja ia memaparkan kendaraan dan alat komunikasi korban ini hilang bersamaan dengan kematian korban.

Aries menduga motif pelaku adalah pembunuhan disertai perampokan.

Warga sekitar Waduk Cengklik Boyolali geger. Tadi pagi, Senin (22/1/2018) ditemukan mayat perempuan cantik tanpa mengenakan busana di pinggir jalan, di rerumputan, tepatnya di Ngesrep kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. (facebook)
"Honda Jazz warna silver dan handphone Dera ini hilang. Dari keterangan saksi, pada Senin dini hari pukul 00.30 Honda Jazz ini keluar dari rumah, karena ada tetangga yang melihat.

"Kami berasumsi bahwa korban ini sudah meninggal saat Honda Jazz ini keluar, dibawa pelaku," paparnya.

Dirinya pun melanjutkan, dari hasil autopsi Dera ini meninggal karena kehabisan oksigen. Pasalnya ada luka jeratan di leher yang diduga dilakukan dengan menggunakan tali tas.

Selain itu ia menjelaskan pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi. Dari saksi itu termasuk tetangga korban di Perumahan di Ngempak itu.

"Kami menduga pelaku adalah orang yang sangat dekat dengan korban, dan tahu seluk beluk rumah korban," papar Aries.

Ratusan warga lihat proses evakuasi mayat perempuan yang ditemukan dalam kondisi telanjang dan mulut terikat di dekat Waduk Cengklik kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali (facebooker)
Lebih jauh ia memaparkan selama hidup Dera ini jarang berinteraksi dengan tetangga di perumahan tersebut.

Pintu rumah korban di Ngemplak ini juga hampir jarang terbuka.

"Dari keterangan saksi sudah tinggal sendiri selama setahun. Mungkin karena kesibukan jadi jarang bersosialisasi dengan tetangga sebelah," jelas Aries.

Sebelumnya, warga Cengklik digegerkan penemuan mayat perempuan tanpa busana, Senin (22/1/2018).

Perempuan berambut pirang ini saat ditemukan kepalanya ditutup selimut, tangan diikat, ada bekas memar di dahi, leher terjerat tali tas dan mulutnya disumbat.


Sumber: tribunnews.com

Nenek Tua Simpan Mayat Suami dan Anaknya di Rumah, Dipasangi Keris dan Percaya akan Bangkit Kembali

7 Fakta Misteri Penemuan Kerangka Manusia di Cimahi

Penemuan dua mayat yang telah menjadi kerangka tulang belulang di sebuah rumah di Gang Nusa Indah 6 RT 07/17, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menggemparkan publik pada Selasa (30/1/2018).

Diketahui kemudian kedua jenazah tersebut adalah Nanung Sobana dan Hera Sri Herawati yang disimpan oleh Neneng Hatijah (74) di tengah rumahnya.

Kedua jenazah itu pun hanya ditutupi oleh sarung.

Seperti apa kisahnya?

Berikut ini tujuh fakta mengenai dua kerangka tersebut.

1. Jenazah Itu Merupakan Ayah Dan Anak
Dua jenazah yang berada di tengah rumah Neneng, merupakan suami dan anaknya.

Nanung Sobana, suami Neneng, meninggal pada 2016 lalu di usianya yang ke-85.

Sementara, jenazah satunya lagi merupakan anak pertama dari pasangan Neneng-Nanung, Hera, yang menutup usia pada umur 50 tahun pada Desember 2017.

Menurut, Kapolsek Cimahi Selatan, AKP Sutarman, rumah tersebut dihuni satu keluarga sebanyak 5 orang dan 2.

2. Diletakkan Di Dua Tempat Yang Berbeda
Walau diletakkan di satu ruangan yang sama.

Jenazah Nanung dibaringkan di atas kursi dengan ditutupi sarung.

Sedangkan, Hera dibaringkan di atas kasur yang digelar di atas lantai.

3. Warga Sering Mencium Bau Bangkai
Salah seorang warga RT 07, Katrin (47) mengatakan dirinya kerap mencium bau seperti bangkai tikus itu selama satu tahun ketika melewati rumah tersebut.

"Ketika melewati rumah itu, sering mencium bau tidak sedap, seperti bau tikus," ujar Katrin saat ditemui dilokasoli penemuam mayat, Selasa (30/1/2018).

Namun, kata dia warga tidak pernah menanyakan terkait kecurigaan tersebut, karena pemilik rumah yakni Neneng Hatijah (74) tidak pernah terbuka.

4. Ditemukan oleh Petugas Kesehatan
Pegawai Puskesmas Melong Asih Zaki Rahman (42), terperanjat ketika membuka dua kerangka manusia yang ditutup dengan kain sarung di rumah milik Neneng Hatijah (74) di Gang Nusa Indah 6 RT 07/17, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Zaki merupakan salah seorang pegawai Puskesmas Melong Asih yang melakukan pendataan kesehatan ke rumah milik Neneng.

"Di dalam rumah itu kondisinya sangat berantakan dan bau tidak sedap serta ada dua orang dewasa yang ternyata anak ke dua dan anak ke tiga Neneng," ujar Zaki Rahman saat ditemui dilokasi kejadian, Selasa (30/1/2018).

Zaki mengatakan, ketika kain sarung tersebut dibuka ada kerangka manusia dengan posisi telentang, tak lama dari itu, Zacki dan Ketua RT langsung melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Cimahi Selatan.

5. Ditemukan Keris, Botol Pewangi, Bunga dan Benda KlenikLainnya
Aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan di lokasi penemuan dua kerangka manusia, menemukan sejumlah botol pewangi yang sudah kosong dan sejumlah keris serta bunga.

Kapolsek Cimahi Selatan, AKP Sutarman mengatakan hingga saat ini masih melakukan pengembangan kasus penemuan dua kerangka tersebut.

6. Percaya Anak dan Suaminya Bangkit Kembali
Neneng menyimpan mayat suami dan anaknya itu karena merasa mendengar bisikan ghaib kalau keduanya akan bangkit lagi.

Sehingga kata dia, Neneng percaya dan enggan untuk menguburkan mayat suami serta anaknya yang telah meninggal sejak satu tahun yang lalu itu.

"Kita sudah mengamankan Ibu Neneng, sedangakan, anak keduanya langsung dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.

7. Neneng Sadar Perbuatannya Tak Wajar
Neneng Hatidjah (76), istri yang menyimpan kerangka suami dan anaknya menyadari jika tak wajar menyimpan jasad di dalam rumah.

Namun Neneng tak mau memberi tahu warga soal kematian suami dan anaknya.

"Takut warga enggak percaya. Soalnya saya dapat hidayah (tidak menguburkan jasad suami dan anak)," ucap Neneng saat diperiksa di Mapolsek Cimahi Selatan, Selasa.

Saat petugas memberikan sejumlah pertanyaan, Neneng pun menjawab dengan jelas.

Tak ada jawaban yang tak sesuai. Neneng pun menjelaskan alasannya menyimpan kerangka dua anggota keluarganya itu.



Sumber: tribunnews.com

Misteri Keluarga Neneng yang Simpan Mayat Suami dan Anaknya di Rumah




Puluhan warga di Gang Nusa Indah VI Blok 013 RT 007 RW 17, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tampak berkerumun di depan rumah bercat merah.

Suasana kompleks pemukiman itu mendadak ramai setelah munculnya penemuan dua kerangka manusia di rumah bernomor 117 pada Senin (29/1/2018) pagi.

Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, rumah itu ditempati oleh pasangan suami istri Nanung Sobana (86) dan Neneng Hatidjah (77). Di rumah itu tinggal pula tiga anaknya, Hera Sri Herawati (51), Erna Hendrasari (49), dan Denny Rohmat (43).

Dua kerangka yang ditemukan diketahui merupakan sosok Nanung dan Hera. Dua kerangka manusia itu ditemukan pertama kali oleh sejumlah petugas Puskesmas Melongasih, salah satunya Zacky Rahman.

Zacky bercerita, Senin pagi, sekitar pukul 08.00 WIB, ia hendak melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap keluarga Neneng. Merujuk pada data kartu keluarga, petugas berniat memeriksa lima penghuni rumah tersebut.

Namun, saat itu Neneng menolak dengan alasan suaminya tengah tidur. Zacky percaya lantaran saat itu ia melihat ada seseorang tidur berselimut di ruang tamu.

Pada pukul 13.00 WIB, Zacky kembali mendatangi rumah Neneng. Neneng kembali melakukan penolakan dengan alasan yang sama.

Keesokan harinya, Selasa (30/1/2018) pukul 08.00 WIB, Zacky kembali ke rumah Neneng dengan didampingi petugas kepolisian dan TNI. Mereka sengaja mengajak aparat kewilayahan lantaran curiga dengan gelagat aneh Neneng beserta keluarganya.

Terlebih, bau busuk tercium menyengat saat petugas kesehatan datang pada Senin lalu.

Kedatangan petugas mendapat penolakan keras dari Neneng. Ia beserta anaknya, Erna, ngotot tak ingin membuka pintu. Bahkan, mereka menahan pintu dengan kasur. Namun, setelah dibujuk, Neneng akhirnya luluh dan mau membuka pintu.

Petugas terkejut saat melihat kerangka manusia utuh yang merupakan sosok Nanung tertutup selimut. Petugas kembali dikejutkan dengan ditemukannya kerangka Hera tepat di bawah kerangka Nanung.

Petugas kepolisian langsung datang mengamankan lokasi kejadian. Setelah diperiksa, dua kerangka itu dikuburkan. Hasil autopsi polisi, tidak ditemukan adanya bekas kekerasan terhadap dua jenazah itu.

Neneng saat ini tengah diperiksa di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Sementara kedua anaknya sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSJ Cisarua.

Ketua RT, Timbul.

Dikenal Ramah

Aksi Neneng dan kedua anaknya yang menyimpan jenazah Nanung dan Hera memang tak masuk akal. Namun, menurut warga, tak ada sikap aneh dan mencurigakan dari keluarga Neneng.

Timbul, ketua RT setempat, mengatakan, sepengetahuannya Neneng dan Sobana merupakan warga asli Melongasih. Mereka sudah bermukim di rumah tersebut saat ia pertama kali pindah pada 2004 silam.

Timbul mengatakan cukup akrab dengan sosok Nanung. Sebelumnya, Nanung bekerja sebagai tukang bubut (pandai besi). Namun, beberapa tahun lalu Nanung berhenti bekerja karena sakit. Selain ramah, Nanung juga dikenal sebagai sosok yang rajin ikut ronda.

"Dia rajin siskamling," ucap Timbul saat ditemui Kompas.com, Kamis (1/2/2018).

Timbul mengatakan, terakhir kali ia bertemu dengan Nanung di acara syukuran salah seorang warga pada pertengahan 2016 lalu.

"Terakhir bertemu itu pertengahan 2016. Saya lupa bulannya. Kondisi kakinya sudah bengkak," ucapnya.

Timbul pun mengaku tak mengetahui jika Nanung telah meninggal. Bahkan, meninggalnya Nanung dan Hera tak pernah diketahui warga.

Di tengah tanda tanya warga soal hilangnya sosok Nanung dan Hera, warga mulai mencium bau busuk di area rumah Neneng. Warga tak mengetahui pasti kapan bau busuk itu mulai menyeruak.

"Pak Nanung meninggal gak tahu, setahu saya karena awalnya bau busuk pokoknya bau banget," ucap Tati, tetangga Neneng.

Tati mengungkapkan, sejak hilangnya Nanung, keluarga Neneng mendadak bersikap tertutup.

"Kalau Bu Neneng keluar, saya suka tanya Bu seperti bau bangkai di situ (menunjuk teras rumah Neneng). Jawabannya selalu itu mah bangkai tikus, nanti juga hilang," ujar Tati.

Rumah Neneng sudah dilingkari garis polisi. Dari luar, kondisi rumah bercat merah itu tampak tak terawat. Di teras rumah, menjulang pohon besar. Tepat di depan pintu terlihat barang-barang berserakan seperti kasur, meja, tangki air, hingga asbes.

Dua jasad kerangka manusia yang ditemukan di sebuah rumah dimakamkan. Sementara pemilik rumah, Neneng Hetidjah, kini diperiksa intensif oleh polisi.


Sumber: kompas.com