Tukang Cuci Piring Diperkosa, Mayatnya Dibuang ke Rumah Kosong

Ilustrasi

Dia diperkosa saat berjalan pulang di pinggiran rel.

Sebuah geng brandalan membunuh seorang perempuan berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai tukang cuci piring. Sebelum dibunuh, perempuan itu diperkosa beramai-ramai.

Setelah memperkosa sampai tewas, keempat lelaki itu membuang perempuan ke sebuah rumah kosong di Desa Sen Sok. Pembunuhan pembunuhan sadis itu terjadi di Kamboja.

Petugas Kepolisian Sen Sok, Hor Savuth mengatakan keempat pembunuh akhirnya ditangkap. Dari keterangan tersangka, mereka memperkosa dan membunuh karena dipengaruhi obat-obatan terlarang.

Kasus pembunuhan sadis itu terungkap saat polisi menemukan sesosok mayat telanjang di sebuah rumah kosong dekat rel kereta di Phnom Penh Thmey. Mayat ditemukan, Jumat (21/12/2017) pukul 19.00 waktu setempat.

Korban bernama Chhun Momsoksivutha. Dia bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran di komune Thmey Phnom Penh, Provinsi Takeo.

Korban tinggal di sebuah kamar sewaan di komune Teuk Thla, di dekat lokasi pembunuhan dan pemerkosaan. Dia diperkosa saat berjalan pulang di pinggiran rel.

"Menurut pemeriksaan mayat korban, sebelum pembunuhan tersebut dia benar-benar diperkosa oleh sekelompok pria. Setelah memperkosa, mereka membunuhnya dengan mencekiknya," kata dia.

Sumber: DPD KNPI Asahan

Read More

Ini Penjelasan KJRI Soal Ustaz Abdul Somad Dilarang Masuk Hong Kong

 

Ustadz Abdul Somad

Konsulat Jenderal RI di Hong Kong telah meminta klarifikasi atau keterangan dari otoritas Hong Kong terkait penolakan Ustaz Abdul Somad untuk memasuki wilayah negaranya.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal melalui keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa setelah mendapat informasi Ustaz Abdul Somad ditolak masuk ke wilayah Hong Kong, maka KJRI segera berkomunikasi dan meminta klarifikasi kepada pihak imigrasi setempat.

"Proses interogasi Ustadz Abdul somad di bandara Hong Kong berlangsung cepat sekitar satu jam, sehingga staf KJRI yang dikirim tidak sempat bertemu untuk memberikan pendampingan kekonsuleran kepada Ustadz Somad," kata Iqbal, Senin (25/12).

Setalah ditolak masuk, Ustaz Somad diterbangkan kembali dengan pesawat yang sama.

Iqbal mengatakan bahwa sesuai hukum internasional pihak otoritas Hong Kong memang tidak ada kewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan penolakan masuk Ustaz Abdul Somad ke wilayahnya.

"Walaupun keputusan mengizinkan atau menolak seseorang adalah keputusan berdaulat suatu negara, Perwakilan RI akan berusaha memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara sejauh situasinya memungkinkan," kata Iqbal.

Ustadz Abdul Somad berangkat ke Hong Kong untuk memenuhi undangan memberikan ceramah kepada para TKI yang bekerja di Hong Kong. Namun sesampainya di Bandara Hong Kong pada Sabtu, ustaz kondang lulusan Mesir dan Maroko itu ditolak masuk oleh otoritas Hong Kong dan dipulangkan ke Indonesia.

 

 

Sumber: merdeka.com

Read More

Remas Payudara Pengendara Motor, Ramly Dan Jemy Nyaris Dihajar Massa

Pelaku Pencabulan Di Atas Motor.

Ulah Ramli (22) dan Jemy (20), warga Berau, Kalimantan Timur, berujung penjara. Dia diringkus warga dan nyaris dimassa, gara-gara nekat meremas payudara seorang wanita, SLK (22) pagi tadi. Kini kedua pelaku meringkuk di bui Polres Berau.

Keterangan diperoleh, peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.00 Wita. Korban SLK, berjalan mengendarai motor seorang diri dan melintas di Jalan Pemuda, tepat di depan Mapolres Berau.

Tiba-tiba, datang 2 pria tak dikenal berboncengan menghampiri dari belakang motor yang dikendarai oleh SLK. Kedua pria terus mendekat, dan pria yang dibonceng berbuat tak senonoh.

"Pelaku pria yang dibonceng langsung melakukan perbuata pelecehan seksual (meremas payudara) terhadap korban," kata Kasat Reskrim Polres Berau AKP Damus Asa, dalam keterangannya kepada wartawan di Tanjung Redeb, Berau, Sabtu (16/12).

Dilecehkan, kontan korban SLK berteriak meminta tolong, sekaligus berupaya mengejar pelaku. Teriakan SLK, memancing perhatian pengguna jalan lainnya saat itu.

"Warga pengguna jalan lainnya mengejar pelaku, dan akhirnya bisa dihentikan dan diamankan di Jalan Niaga II," ujar Damus.

Kedua pemuda yang diketahui bernama Ramli dan Jemy itu, nyaris dihajar massa yang kesal dengan ulahnya. Beruntung, warga berinisiatif mengamankan pelaku dan membawanya segera ke Polres Berau.

"Pelaku dibawa ke kantor (Polres Berau) dan juga korban membuat laporan. Diketahui, pelaku pelecehan seksual adalah Ramli. Sementara Jemy, yang membawa motor," ungkap Damus.

"Sementara, ada 2 saksi kita mintai keterangan ya. Kita amankan 1 motor yang digunakan kedua pelaku, untuk melakukan perbuatan itu," demikian Damus.

Ramli dan Jemy kini meringkuk di sel Polres Berau. Keduanya dijerat dengan pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pencabulan. Kasusnya, kini masih dikembangkan kepolisian.

Sementara bagi warga Berau, Ediansyah (42), mengapresiasi ditangkapnya pelaku, yang kerap disebut di tengah masyarakat sebagai 'hantu kacak (orang yang suka meremas payudara perempuan).

"Ada beberapa kejadian di jalan soal hantu kacak itu, cuma korban tidak melapor. Jadi memang perbuatan pelaku itu sudah meresahkan," demikian Damus.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Ayo…Serbu Samsat Kisaran Denda Pajak Diputihkan, BBN Gratis

Loket pembayaran di kantor UPT Samsat Kisaran

Ratusan ribu kenderaan di Asahan belum membayar pajak kenderaan baik roda dua maupun roda empat atau lebih. Menurut data dihimpun dari Samsat Kisaran, sedikitnya ada 248 ribu lebih kenderaan dengan tahun pembuatan 90-an sampai 2016 yang menunggak pajak.

“Hal tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan masyarakat dengan adanya program pemutihan denda pajak kenderaan bermotor dan pengurusan balik nama kenderaan, mulai tanggal 15 sampai 29 Desember 2017,” kata Hardi Pasaribu, Kepala UPT Samsat Kisaran, Jumat (15/12) kepada wartawan.

Pemutihan tersebut berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 89 tahun 2017 tentang pemberian keringanan pajak kenderan bermotor (PKB) dan bea balik nama kenderaan (BBN KN) bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya di provinsi Sumatera Utara.

Hardi mengatakan, pemberian keringanan atas PKB dan BBN KN tersebut berlaku untuk wajib pajak pemilik kenderaan roda dua, roda tiga, roda empat dan seterusnya, alat berat/ besar, kecuali kenderaan umum.

“Keringanan tersebut termasuk wajib pajak yang hendak melakukan mutasi masuk dari luar provinsi Sumut, bea balik nama atas penyerahan ke dua, dan keringanan sangsi administrasi, namun tidak termasuk keringanan terhadap perhitungan pengenan ubah bentuk kederaan,” ujarnya.

Iapun mengimbau sebaiknya masyarakat Kabupaten Asahan untuk segera datang ke kantor Samsat Kisaran guna melakukan pembayaran pajak dan memanfaatkan kebijakan yang hanya berlaku di Sumatera Utara itu selambat lambatnya tanggal 29 Desember 2017.

Kasi Pendataan dan Penetapan Samsat Kisaran, Ahmad Ampera Harahap mengatakan, setiap harinya ada 300 – 400 wajib pajak yang datang ke kantor Samsat Kisaran. Namun dihari pertama pemberlakuan pemutihan denda pajak masyarakat belum banyak yang tahu akan informasi ini sehingga belum mengalami lonjakan yang signifikan.

“Harapan kami, masyarakat dapat mengetahui informasi pemutihan denda pajak ini dan segera datang ke kantor Samsat,” ujarnya.

Sementara itu, Azhar warga kota Kisaran yang baru saja membayar pajak sepedamotornya di kantor Samsat Kisaran mengaku terpanggil untuk membayar pajak kenderaannya setelah mengetahui adanya informasi pemutihan denda pajak.

“Sudah hampir tiga tahun tak bayar pajak, akhirnya datang ke sini untuk bayar setelah tahu ada pemutihan denda,” ujarnya.

Sumber: MetroAsahan

Read More

Ini Kriteria Honorer K2 Berpeluang Diangkat CPNS

Ilustrasi

Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyambut baik rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang diharapkan mengakomodasi keinginan mereka diangkat menjadi CPNS.

Ketum FHK2I Titi Purwaningsih menyatakan pihaknya akan mengawal data honorer K2 di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mencegah masuknya honorer bodong dalam tahapan seleksi pengangkatan menjadi CPNS nantinya.

Titi Purwaningsih mengungkapkan, ada banyak honorer yang direkrut di atas 2005. Karena itu, agar hak honorer K2 tidak tergeser oleh honorer baru, perlu pengawalan data.

“Kami sudah siap mengawal. Seluruh korwil juga sudah mengantongi data masing-masing honorer K2 yang valid,” ujar Titi kepada JPNN, Jumat (8/12).

Dia menyebutkan, validitas data diukur dari masa pengabdian honorer K2 per Januari 2005 dan tidak terputus hingga sekarang.

Selain itu, sudah ikut tes pada 2013 (disertai bukti nomor tes) dan telah mengantongi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala daerah masing-masing.

Titi mengaku optimistis pemerintah juga tidak akan meloloskan honorer diangkat jadi CPNS.

“Kami akan mengawal data yang akan di-publish pemerintah nanti. Bila datanya beda akan kami persoalkan,” tegasnya.

Menurut Titi dari dari data 439 ribu honorer K2, jumlah kini makin berkurang. Dia memperkirakan tidak sampai 400 ribu lagi karena banyak yang meninggal maupun alih profesi.

Sebelumnya, persoalan jumlah kuota pengangkatan honorer kategori 2 (K2) yang akan diangkat menjadi CPNS kembali mencuat, meskipun diketahui keuangan negara sedang dalam kondisi kekurangan.

Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, honorer K2 seharusnya mendapat jatah dari kuota 101 ribu CPNS yang diajukan Menpan-RB Asman Abnur pada 2018.

“Saya pikir kalau mau bijak, sebaiknya jatah honorer K2 adalah 70 persen dari 101 ribu. Sedangkan bila mau arif, kuota 101 ribu dikasih semua ke honorer K2,” kata Titi kepada JPNN (Grup New Tapanuli), Kamis (7/12).

Namun, Titi menolak apabila kuota honorer K2 lebih kecil daripada pelamar umum. Sebab, ada sekitar 25 ribu honorer K2 yang usianya sudah di atas 50 tahun.

Titi juga menambahkan, honorer K2 menyadari kesulitan keuangan negara. Karena itu, pihaknya tidak meminta diangkat sekaligus. Sebab, honorer K2 masih membutuhkan payung hukum sebagai landasan pengangkatan menjadi CPNS.

“Mau diangkat berapa tahap pun kami terima. Asal ada payung hukumnya agar kami bisa menunggu dengan tenang dan tidak menggantung kayak ini,” ucap Titi.

Diketahui, kelompok honorer kategori ini adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005, namun bedanya mereka tidak mendapat upah dari APBD/APBN seperti honorer K1. Bagi tenaga honorer kategori 2 yang ingin diangkat menjadi CPNS, maka ia harus mengikuti tes atau seleksi terlebih dahulu.

Sumber: MetroAsahan

Read More

Honorer K2 Curiga Pemerintah Buat Data Baru

Ilustrasi

etua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Way Kanan, Lampung, Agus Yati berharap database yang sedang disusun Kemenpan-RB mengacu pada hasil pendataan 2013/2014.

Pada 2013 lalu, ada 439 ribu honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS. Dia juga mengungkit ketidakhadiran Menpan-RB Asman Abnur dalam rapat di Badan Legislasi DPR dan DPD.

“Jangan-jangan pemerintah membuat data baru lagi dan bisa terjadi kecurangan serta kebohongan yang dilakukan oleh pihak terkait. Mulai tingkat pusat, daerah, sampai kecamatan. Apalagi, sudah banyak kejadian di lapangan dengan adanya K2 siluman,” tutur Yati, Minggu (10/12).

ia pun mengimbau semua honorer K2 mengecek data di daerah masing-masing agar tidak kecolongan.

Yati tidak ingin data honorer K2 hilang dan diganti dengan honorer siluman karena merasa sudah aman.

Honorer K2: Apakah Kami Harus Mengadu ke Ibu Megawati?

Para honorer kategori dua (K2) tidak pernah mendapat kepastian kapan mereka akan diangkat menjadi CPNS.

Belasan hingga puluhan tahun waktu, tenaga, dana, dan pikiran sudah dihabiskan untuk mengabdi, dengan honorer bulanan yang sangat minim.

Rambut putih, kerutan wajah, dan gigi yang mulai ompong menjadi bukti otentik sudah begitu lamanya pengabdian sebagian honorer K2.

Dengan gaji Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu mereka tetap bertahan di daerah pengabdiannya.

Kondisi ini mungkin sulit bila dialami rekrutmen guru zaman now. Disuguhi dengan beragam fasilitas pun masih banyak yang menolak menjadi guru garis depan (GGD).

Lihat saja data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dari kuota CPNS 2016 untuk GGD sebanyak 7000 orang, yang mendaftar hanya 6000an orang.

Tak heran bila 439 ribu honorer K2 cemburu. Mereka kesal mengapa pemerintah memilih merekrut guru-guru baru. Sementara di seluruh daerah tersebar guru-guru honorer yang sudah nyata-nyata tetap setia mengabdi walau dibayar rendah.

Hati mereka makin sakit manakala pemerintah beralasan merekrut tenaga fresh graduate demi meningkatkan mutu pendidikan.

Padahal banyak guru honorer ini sudah mengisi jam kerja PNS selama belasan hingga puluhan tahun. Karena fakta, masih banyak sekolah yang kekurangan guru PNS.

“Kami ini kan manusia, bukan batu. Kami masih punya perasaan dan hati kami menjerit kala disebut kami tidak ada kompetensinya. Apakah ini cara pemerintah agar kami tetap dibayar murah,” kata Nunik, honorer K2 asal Magelang yang ditemui di Senayan baru-baru ini.

Para honorer K2 berharap para politisi di gedung nan megah itu ikut memperjuangkan nasib mereka.

Nunik yang kini 52 tahun menghabiskan waktunya di sekolah sudah puluhan tahun. Dia pernah ikut tes CPNS jalur K2 pada 2013. Namun, keberuntungan bukan milik Nunik hingga sampai sekarang harus menerima kenyataan digaji Rp 150 ribu per bulan.

Aslinya, Nunik sudah capek berjuang. Karena setiap ke Jakarta untuk ikut berjuang dia harus merogoh kocek dalam-dalam. Nunik mengandalkan gaji suaminya yang kini sudah pensiun.

“Kalau lihat diombang-ambing begini kadang pengin menyerah juga. Saya makin tua tapi NIP CPNS belum didapat. Namun, saya ingat kalau menyerah apa nggak malu sama tetangga dan kerabat. Mereka tahunya kan saya ini PNS,” ungkap Nunik yang sehari-hari bekerja di bagian administrasi sekolah.

Nunik tak sendiri, ada Titi Purwaningsih, guru honorer K2 dari Banjarnegara. Didaulat jadi ketua umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Titi harus membagi waktunya untuk menjadi wali kelas VI dan pejuang honorer. Lebih 14 tahun dia berjuang mendapatkan status PNS.

Namun, hingga saat ini belum ada hasilnya. Ibu dua anak ini mengaku, setiap hari ke sekolah harus mengeluarkan uang transport Rp 20 ribu per hari. Honor yang diterima Rp 150 ribu per bulan dan dibayarkan per triwulan.

“Anak saya yang kedua masih batita. Kalau tugas saya terpaksa menitipkan anak ke pengasuh dengan bayaran jauh lebih besar dari honor yang saya terima. Kalau bukan karena cinta profesi saya sebagai guru mungkin sudah lama saya berhenti,” tuturnya dengan mata menerawang.

Titi pun mengaku sudah membuang urat malunya demi perjuangan honorer K2. Tidak ada celah sedikit pun dibiarkan. Lubang sekecil jarum pun akan dilewati demi mendapatkan status PNS.

Sebagai ketum FHK2I, Titi merasa bertanggung jawab memperjuangkan nasih 400 ribu honorer K2.

“Semua sudah kami dekati, DPR, KSP, DPD, KASN, KemenPAN-RB, PGRI, BKN, hasilnya masih begini. Kepada siapa lagi ya kami mengadu. Apakah harus mengadu kepada Ibu Megawati agar presiden ada perhatian pada kami,” tuturnya.

Yang membuat honorer menangis, sikap MenPAN-RB tidak menghargai pengabdian mereka. Seandainya bisa bertukar posisi, Titi ingin MenPAN-RB merasakan bagaimana menjadi honorer K2.

Dijadikan pembantu bagi PNS, tapi kesejahteraannya tidak dipikirkan. Kemudian dihujat dengan berbagai alasan bahwa tidak punya kompetensi.

“Bapak presiden, bapak-bapak pejabat, tolong jangan merendahkan kami lagi. Kenapa kalau kompetensi kami rendah, tidak ada yang berani memecat kami. Tolong beri kami kepastian,” ucapnya.

Titi melanjutkan, jangan salahkan honorer K2 kalau sampai sekarang tidak pantang menyerah, tetap berjuang demi status PNS. Mereka tidak peduli walaupun dana yang dikeluarkan sudah tidak terhitung jumlahnya.

Sumber: MetroAsahan

Read More

Awas! Surat Palsu Penetapan CPNS Kemenkumham Beredar

Ilustrasi

Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali beredar. Surat tersebut berisi tanggapan KemenPAN-RB kepada Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan persetujuan penambahan peserta CPNS 2017 dari jalur mahasiswa berprestasi/cumlaude.

Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tersebut bernomor B/17/RB/092017. Menanggapi itu Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

“Masyarakat harus tetap waspada terhadap kabar/surat yang beredar, karena sangat menyesatkan,” ujar Herman di Jakarta, Jumat (15/12).

Dalam surat tersebut tercantum KemenPAN-RB memberikan persetujuan atas ke-34 nama terlampir yang telah diusulkan oleh pihak Panitia Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, sehingga bisa dilakukan mekanisme lanjutan untuk penetapan sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017.

Herman kembali menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS sangat transparan dan bebas KKN. Peserta yang lolos berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Untuk itu, Herman kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau surat yang tidak jelas asal-usulnya. “Masyarakat bisa mengkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada KemenPAN-RB,” pungkasnya.

Sumber: MetroAsahan

Read More

Jalan SM Raja di Kisaran Langganan Macet… Dishub Belum Tetapkan Status Jalan

Warga melintasi Jalan Sisingamangaraja menuju arah Kelurahan Selawan yang kembali menjadi dua arah.

Saat ini masyarakat kota Kisaran dibuat bingung, bahkan kerap berselisih paham saat melintas di jalan Sisingamangaraja, persisnya dari simpang Jalan Imambonjol (Pos Lantas) menuju simpang jalan Pelita, arah Kelurahan Selawan. Pasalnya marka jalan yang tadinya searah kini berlaku dua arah kembali.

“Kemacetan selalu terjadi di jalan SM Raja (Sisingamangaraja) Kisaran. Aku gak tau dasar pemikiran apa yang menginginkan kembali jalan itu berlaku dua arah, padahal sebelumnya sudah ditetapkan satu arah. Bikin biang macet saja, terutama pada pagi hari kalau jam anak sekolah. Waduh sakit hati awak melintas di jalan SM Raja, simpang lampu merah menuju simpang stadion itu,” kata Ibnu Azhar Saragih warga kota Kisaran, Senin (11/12).

Harusnya kata Ibnu, petugas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Asahan mensiagakan petugas khususnya di perempatan trafight light (lampu merah) yang sudah hampir setahun tak difungsikan di perempatan Pos Lantas Jalan SM Raja, terutama pada saat jam sibuk.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Umar Simangunsong saat dikonfirmasi wartawan, sudah mengetahui perihal kondisi di seputar jalan SM Raja tersebut. Dikatakannya, perubahan arus menjadi dua arah beberapa waktu lalu dikarenakan ada proyek perbaikan gorong-gorong di Jalan Bhakti sehingga jalan ditutup. Sebagai konsekuensinya jalan SM Raja sementara berlaku dua arah.

“Iya sudah tahu, kemarin ditutup sementara karena ada pekerjaan perbaikan gorong gorong di Jalan Bhakti makanya jalan SM Raja jadi dua arah,” ujarnya.

Meski pekerjaan proyek perbaikan gorong-gorong tersebut suda selesai sejak dua bulan lalu, saat ini tak jelas pemberlakuan jalan SM Raja apakah dikembalikan menjadi satu arah. Dishub juga mengaku belum berkordinasi dan melakukan rapat bersama Satlantas Polres Asahan.

“Kami harus rapat kordinasi dulu untuk membahas itu sama Satlantas. Belum tahu kapan,” kata Umar dikonfirmasi wartawan saat di gedung DPRD Asahan.

Sebelumnya, beberapa tokoh pemuda dan elemen masyarakat sempat mempertanyakan terkait perubahan rekayasa lalulintas pada sejumlah ruas jalan di inti kota Kisaran tersebut pada tanggal 25 September 2017 lalu melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD melalui komisi C.

Saat itu beberapa tokoh pemuda dan masyarakat mempertanyakan perubahan arus lalin di sejumlah ruas jalan kota Kisaran. Dalam RDP yang difasilitasi oleh komisi C ketika itu dan dihadiri oleh anggota Komisi C seperti Horas Majadi Sirait, Irwansyah Siagian, Parlindungan Panjaitan, Handi Afran Sitorus, Mangandar Barimbing, dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Sori Muda Siregar, mengakui bahwa perubahan rekayasa lalin sejak Desember 2016 itu tanpa dimodali kajian akademik dan payung hukum dari Pemerintah Daerah.

Akan tetapi Dinas Perhubungan mengatakan, pihaknya sudah pernah mengajukan pengusulan rencana pengkajian akademik terhadap perubahan arus lalulintas ke DPRD Asahan, namun tidak teralisasi, sementara pertumbuhan laju kenderaan kian pesat.

Sumber: MetroAsahan

Read More

Ibu Muda ini Bawa Sabu

Ibu muda tersangka narkoba

Personel Satres Narkoba Polres Tanjungbalai, Jumat (15/12) sekira pukul 12.00 wib meringkus Er (22), seorang ibu rumah tangga. Er diringkus karena memiliki narkoba jenis sabu.

Informasi diperoleh, Er merupakan warga Jalan Burhanuddin, Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

“Penangkapan terhadap ibu muda ini berkat adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita yang sedang berada di depan rumah yang terletak di Jalan Burhanuddin,” ucap Kasat Narkoba Polres Tanjungbalai AKP Adi Hariyono.

Menurut Adi, penangkapan terhadap tersangka berawal saat pihak kepolisian menerima laporan dari warga yang mengatakan tersangka menyimpan narkoba. Mendapatkan informasi tersebut opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjungbalai langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan. Dari tangan sebelah kanan tersangka memegang bungkus rokok dari salah satu merk yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dikemas dalam plastik klip, dan setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 2,07 gram (Brutto).

“Dari hasil introgasi sementara tersangka mengakui bahwa barang tersebut hasil dari pemberian seorang lelaki berinisial “Ys” yang berada di Teluk Nibung. Mendapat keterangan tersebut, anggota langsung melakukan pengejaran, namun tersangka Ys sudah melarikan diri, dan hingga kini anggota di lapangan sedang memburu Ys,” ucap mantan Kapolsek Simpang Empat Asahan tersebut.

Sumber: MetroAsahan

Read More

Video Kapolda Sulsel Cium Tangan Nenek Disabilitas, Netizen: Calon Kapolri Insya Allah

Kepala kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jendral Polisi Umar Septono bersama beberapa orang Pejabat Utama Polda Sulsel, melakukan inspeksi mendadak ke pasar Pa’baeng baeng, dan Pasar Terong, kota Makassar, Jumat (15/12/2017) Pagi.

Kegiatan itu, kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol, Dicky Sondani, adalah salah satu bentuk kepedulian aparat kepolisian bersama pemerintah provinsi dalam menekan dan mengantisipasi pedagang yang hendak mempermainkan harga sembako menjelang perayaan natal dan tahun baru 2018.

Pada kegiatan itu, Selain Irjen Pol Umar Septono bersama beberapa PJU Polda Sulsel, hadir juga kepala Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas perdagangan dan Kepala KPPU Sulsel.

Disela sela kegiatan itu, Irjen Pol Umar Septono yang dikenal sangat akrab dengan warga masyarakat khususnya warga yang kurang mampu atau cacat, langsung menyalami dan mencium tangan salah seorang nenek nenek penyandang Difabilitas yang berada di lokasi pasar terong kota Makassar.

Fenomena itu pun langsung di abadikan oleh salah seorang pengguna media sosial facebook, dan di upload di salah satu group facebook yakni di group Laporan Warga Makassar. Sontak, ratusan penghuni group tersebut memberikan like dan emoji yang beragam, beberapa diantaranya berkomentar sangat mengapresiasi apa yang di lakukan Jendral berbintang dua itu.

Salah satunya adalah, @Fhadli Dhifa,

“Untuk bapak kapolda…salut buat bapak…..sy bangga jdi orang sulawesi pak…bravo pak…jgn meliat seseorang hanya sebelah mata pak.tapi bapak membuktikan melihat dengan kedua mata bapak….dengan sifat rendah hatinya bapak sy yakin sulsel akan jauh lebih bermartabat dan terpelajar.amin” tulis Fhadli Dhifa.

Senada dengan Fhadli Dhifa, pengguna facebook bernama @Bulan Suci Ramadhani menulis, Ya Allah betapa hebat dan bahagianya ibu yang sudah melahirkan dan mendidik beliau. Semoga sehat selalu pak.

Begitu pun dengan @Fausi Bowo, ia menulis

Subhanallah….pangkat dan jabatan hanyalah titipan dariNYA….sehat dan sukses slalu pak Kapolda SulSel….saya bangga salut dan haru melihatnya….jiwa sosialnya bgitu tinggi!!!

Hingga berita ini di terbitkan postingan tersebut sudah mendapat 4.136 like dan emoji yang beragam, serta 337 komentar yang bernada positif serta 3.673 kali di bagikan.

Berikut videonya:

Video Player

00:00

00:18

Sumber: OtoritasNews

Read More

Mobil Damkar BPBD Tebingtinggi Terbalik, Diduga Sopir Tidak Miliki SIM

Mobil pemadam kebakaran (Damkar) BK 9100 N milik dinas Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) terbalik dikawasan jalan Datuk Zakaria, lingkungan IV, kecamatan Padang Hilir, kota Tebingtinggi pada Jumat (15/12/2017) sekira pukul 10.00 Wib.

Informasi dihimpun, mobil yang dikemudikan Budi yang diduga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) melaju sangat kencang dengan kecepatan 100 km/jam. Mobil Damkar yang dikemudikan Budi bertujuan untuk mengisi ulang air guna memadamkan api di gudang penyimpanan sabuk kelapa di kawasan jalan Datuk Zakaria, lingkungan IV, kelurahan Padang Hilir.

Namun sial bagi Budi, saat itu lalu lintas padat, Damkar yang dikemudikannya terbalik saat mengelakkan pengendara sepeda motor (sepmor) yang hendak menyebrang. “Saat melihat pengendara sepeda motor melintas dari arah yang berlawanan, Budi langsung banting stir (stang kemudi) ke arah kanan sisi jalan, dan akibatnya Damkar terbalik dengan posisi kemudi ke badan jalan,” terang Rasmayadi yang ikut serta di dalam Damkar terbalik.

Saat itu 4 unit mobil Damkar lakukan pemadaman di gudang penyimpanan sabuk kelapa. Karena kehabisan air, mobil yang dikemudikan berada di posisi paling belakang langsung putar haluan untuk mengisi ulang air. “Karena ingin mengisi ulang air, maka Budi langsung tancap gas. Melihat padatnya lalu-lintas yang ingin melihat terbakarnya gudang penyimpanan sabuk kelapa, Budi tidak mampu mengendalikan Damkar yang dikemudinya karena tiba tiba muncul sepmor dan akhirnya tidak terelakkan Damkar terbalik dan tidak ada korban jiwa”, jelas Rasmayadi. Kepala BPBD Tebingtinggi, Drs Wahid Sitorus saat dikonfirmasi melalui selluler terkait dengan terbaliknya 1 unit mobil Damkar, namun tidak bersedia memberikan jawaban.

 

 

Sumber: OtoritasNews

Read More