Pada hari Minggu (5/11/2017) International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) meliris laporannya mengenai Paradise Papers. Tidak tanggung, sejumlah nama besar dan tokoh dunia masuk ke dalam daftar ini, termasuk dari Indonesia. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu ada juga nama Sandiago Uno yang saat ini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian juga nama Tomi dan Mamiek Suharto.
Paradise Papers adalah sebutan untuk 13,4 juta dokumen investasi lepas pantai yang dibocorkan pihak anonim. Kumpulan dokumen ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan. Ia juga memuat data-data rahasia mengenai finansial kaum berkuasa dan kaya.
Nama Prabowo Subianto disangkut pautkan dengan Nusantara Energy Resources, yang merupakan bagian dari Nusantara Group, di mana sebagian sahamnya dikuasai oleh Prabowo. Sampai saat ini, Prabowo belum mengklarifikasi lebih lanjut. Mengutip ucapan Fadhli di sejumlah media bahwa Prabowo saat ini tengah berada di luar negeri hingga waktu yang tidak bisa ditentukan.
Paradise Papers Bisa Menjadi Neraka Bagi Langkah Politik Prabowo
Ini yang mungkin menjadi titik krusial dari masalah Paradise Papers dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Jikalau Prabowo Subianto tidak mampu menyanggah hal tersebut, maka bisa dipastikan nama baiknya dalam dunia politik akan “hancur”. Elektabilitasnya yang sudah mulai meroket, akan kembali tersadar ke daratan terbawah. Sebab, bagaimana mungkin ia akan menjadi pejabat, jikalau membayar pajak saja bermasalah dan tidak taat? Padahal, Pajak adalah salah satu penopang utama APBN. Semakin dekatnya Pemilihan Presiden di tahun 2019, mendorong Prabowo Subianto untuk segera melakukan langkah strategis agar nama baiknya tidak semakin tercemar.
Sebagaimana sudah kita singgung di atas bahwa Paradise Papers adalah laporan yang terdiri dari 13,4 juta dokumen, yang mengungkapkan data orang-orang kaya di seluruh dunia yang menanamkan investasinya melalui perusahaan cangkang (offshore) di luar negeri untuk mendapat pajak rendah atau tidak membayar pajak.
Pemerintah sendiri, sejak lama, berkomitmen memerangi aliran dana melalui pembentukan perusahaan cangkang sebagai bentuk penghindaran pajak. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan bergabung Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF). FATF merupakan badan anti pencucian uang internasional yang merumuskan standar tindak pencucian uang. Sri Mulyani sendiri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/11), sebagaimana dilansir liputan6 bahwa jika ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang melanggar peraturan perpajakan, pemerintah tak segan membongkar data orang tersebut untuk melihat kepatuhan pajaknya. Bahkan, pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional untuk mengusut kasus tersebut.
Nah, bagaimana ke depannya? Apakah Prabowo sengaja menghindari Pajak? Apakah Elektablitasnya akan hancur di pilpres 2019 nanti? Apakah ia masih mampu bersaing dengan Calon paling tangguh saat ini; Jokowi? Di tahun 2014, beda suara antara Jokowi dan Prabowo adalah TIPIS.
Kita lihat saja aliran bola panasnya. Entah semakin memanas, entah akan padam. Semuanya ada kemungkinannya. Dalam politik, tidak ada yang stagnan, kawan.
Paradise Papers adalah sebutan untuk 13,4 juta dokumen investasi lepas pantai yang dibocorkan pihak anonim. Kumpulan dokumen ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan. Ia juga memuat data-data rahasia mengenai finansial kaum berkuasa dan kaya.
Nama Prabowo Subianto disangkut pautkan dengan Nusantara Energy Resources, yang merupakan bagian dari Nusantara Group, di mana sebagian sahamnya dikuasai oleh Prabowo. Sampai saat ini, Prabowo belum mengklarifikasi lebih lanjut. Mengutip ucapan Fadhli di sejumlah media bahwa Prabowo saat ini tengah berada di luar negeri hingga waktu yang tidak bisa ditentukan.
Paradise Papers Bisa Menjadi Neraka Bagi Langkah Politik Prabowo
Ini yang mungkin menjadi titik krusial dari masalah Paradise Papers dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Jikalau Prabowo Subianto tidak mampu menyanggah hal tersebut, maka bisa dipastikan nama baiknya dalam dunia politik akan “hancur”. Elektabilitasnya yang sudah mulai meroket, akan kembali tersadar ke daratan terbawah. Sebab, bagaimana mungkin ia akan menjadi pejabat, jikalau membayar pajak saja bermasalah dan tidak taat? Padahal, Pajak adalah salah satu penopang utama APBN. Semakin dekatnya Pemilihan Presiden di tahun 2019, mendorong Prabowo Subianto untuk segera melakukan langkah strategis agar nama baiknya tidak semakin tercemar.
Sebagaimana sudah kita singgung di atas bahwa Paradise Papers adalah laporan yang terdiri dari 13,4 juta dokumen, yang mengungkapkan data orang-orang kaya di seluruh dunia yang menanamkan investasinya melalui perusahaan cangkang (offshore) di luar negeri untuk mendapat pajak rendah atau tidak membayar pajak.
Pemerintah sendiri, sejak lama, berkomitmen memerangi aliran dana melalui pembentukan perusahaan cangkang sebagai bentuk penghindaran pajak. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan bergabung Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF). FATF merupakan badan anti pencucian uang internasional yang merumuskan standar tindak pencucian uang. Sri Mulyani sendiri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/11), sebagaimana dilansir liputan6 bahwa jika ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang melanggar peraturan perpajakan, pemerintah tak segan membongkar data orang tersebut untuk melihat kepatuhan pajaknya. Bahkan, pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional untuk mengusut kasus tersebut.
Nah, bagaimana ke depannya? Apakah Prabowo sengaja menghindari Pajak? Apakah Elektablitasnya akan hancur di pilpres 2019 nanti? Apakah ia masih mampu bersaing dengan Calon paling tangguh saat ini; Jokowi? Di tahun 2014, beda suara antara Jokowi dan Prabowo adalah TIPIS.
Kita lihat saja aliran bola panasnya. Entah semakin memanas, entah akan padam. Semuanya ada kemungkinannya. Dalam politik, tidak ada yang stagnan, kawan.
Sumber: detik.com
0 comments:
Post a Comment