Mendagri Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai Staf Gubernur Riau Dwi Agus Sumarno (DAS) karena diduga melakukan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tugu Antikorupsi. Menurutnya saat ini pemerintah telah memberikan sistem pengawasan yang bagus namun sistem pengawasan tersebut belum bisa dibilang cukup.
"Sistemnya sudah bagus. Sistem pengawasan yang Pak Wapres menyampaikan enam, masih kurang loh, Ombudsman masih jadi pengawasan, belum LSM, belum pers masih meningkat terus, apa yang salah?" kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).
Sebab itulah saat ini, kata Tjahjo, pemerintah tengah fokus untuk melakukan pencegahan korupsi. Hal itu dengan cara melibatkan Kepolisian dan juga Kejaksaan.
"Lah ini kita bangun antara inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan itu supaya pencegahan itu ada. Kalau ada penyusunan anggaran, ya harus benar dan jangan kongkalikong," ungkapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga sempat memaparkan beberapa anggaran yang biasanya dijadikan lahan korupsi. Mulai dari RAPBD hingga pembelian barang dan jasa.
"Area rawan korupsi itu satu, perencanaan anggaran di situlah pernah pemerintah dan DPRD. Area rawan kedua dana hibah dan dana bansos. Area rawan ketiga adalah retribusi dan pajak. Keempat adalah pembelian barang dan jasa," ucapnya
"Itu sudah kami ingatkan terus dan Jambi masuk dalam konteks perencanaan anggaran. Jadi harus ada dua pihak yakni harus ada oknum DPRD dan oknum pemdanya," tandasnya.
Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Riau akhirnya menahan Staf Ahli Gubernur Riau Dwi Agus Sumarno (DAS) karena diduga terlibat kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tugu Antikorupsi Pekanbaru, Rabu (29/11). Saat kasus itu terjadi, tersangka Dwi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
Dalam kasus ini, DAS selaku mantan Kadis PU Riau yang memimpin jalannya proyek pembangunan RTH dan Tugu Anti Korupsi. Padahal, saat peresmian tugu itu juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo.
"Sistemnya sudah bagus. Sistem pengawasan yang Pak Wapres menyampaikan enam, masih kurang loh, Ombudsman masih jadi pengawasan, belum LSM, belum pers masih meningkat terus, apa yang salah?" kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).
Sebab itulah saat ini, kata Tjahjo, pemerintah tengah fokus untuk melakukan pencegahan korupsi. Hal itu dengan cara melibatkan Kepolisian dan juga Kejaksaan.
"Lah ini kita bangun antara inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan itu supaya pencegahan itu ada. Kalau ada penyusunan anggaran, ya harus benar dan jangan kongkalikong," ungkapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga sempat memaparkan beberapa anggaran yang biasanya dijadikan lahan korupsi. Mulai dari RAPBD hingga pembelian barang dan jasa.
"Area rawan korupsi itu satu, perencanaan anggaran di situlah pernah pemerintah dan DPRD. Area rawan kedua dana hibah dan dana bansos. Area rawan ketiga adalah retribusi dan pajak. Keempat adalah pembelian barang dan jasa," ucapnya
"Itu sudah kami ingatkan terus dan Jambi masuk dalam konteks perencanaan anggaran. Jadi harus ada dua pihak yakni harus ada oknum DPRD dan oknum pemdanya," tandasnya.
Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Riau akhirnya menahan Staf Ahli Gubernur Riau Dwi Agus Sumarno (DAS) karena diduga terlibat kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tugu Antikorupsi Pekanbaru, Rabu (29/11). Saat kasus itu terjadi, tersangka Dwi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
Dalam kasus ini, DAS selaku mantan Kadis PU Riau yang memimpin jalannya proyek pembangunan RTH dan Tugu Anti Korupsi. Padahal, saat peresmian tugu itu juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo.
Sumber: merdeka.com
0 comments:
Post a Comment