Menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jendral Pajak pada akhir Oktober lalu, yang mengungkapkan prediksi ekonomi akan melanda dunia 2018. Krisis ini merupakan siklus 10 tahunan yang sudah dapat diprediksi oleh para pengamat ekonomi dunia.
Prediksi Menkeu tentang krisis ekonomi 2018 yang kedengarannya "Menakutkan" ditanggapi oleh para pengamat ekonomi dan para pengamat kebijakan publik. Prediksi yang dikeluarkan oleh Menkeu itu, bukan isapan jempol semata, karena pasti melihat dan mengukur serta perkembangan dunia secara global dengan berbagai aspek yang mendukungnya.
Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) dalam hal ini, Bendahara Umum, Rudy Hartono berkomentar via Whats App saat ditanyai tentang tanggapannya terhadap pernyataan Menkeu tersebut pada Kamis malam (09/11/2017).
Dalam tanggapannya Rudi menyatakan "wajibkah agar program perihal kerakyatan, Pemerintah harus hadir sebagai stabilisator harga pangan yg ada di dalam negeri, tetapkan harga pasar buat masyarakat tanpa harus mengetatkan ekspor."
"Peran bulog harus jelas sebagai stabilisator" imbuhnya.
Lanjut Rudi menjelaskan bahwa Indonesia sudah berpengalaman menghadapi krisis ekonomi beberapa tahun lampau.
"Sementara untuk krisis ekonomi indonesia sudah pernah mengalaminya dan dampaknya tidak terlalu terasa karena semua harga bahan pokok stabil dan daya beli msyarakat stabil" jelasnya lagi.
"Justru sekarang ini yg harus di waspadai adalah keuangan negara, jangan sampai kejadian seperti negara-negara eropa seperti Yunani, Portugal dan lain-lain yang sedang gagal bayar karena defisit anggaran yang terlalu tinggi. Ambisi pemerintah dalam membangun infrastruktur harus di barengi dengan manajemen perencanaan yg solid dan tepat. "Ungkap Bapak berkacamata yang hoby menyanyi ini.
"Senjata untuk menstabilkan keuangan negara dan proyek nasional adalah dengan cara menggandeng pelaku lokal yang punya dana simpanan di luar negeri, libatkan mereka untuk mensupport proyek nasional dengan koperasi dengan BUMN targetkan proyek untuk masyrakat bisa terealisasi tanpa utang yang mana menjadi setiap tahun terhadap APBN "Ulasnya
"Menyikapi utang negara adalah dengan menggandeng para pelaku nasional yang sudah terbukti dalam data Tax Amnesti punya dana di luar untuk digandeng bersama dengan BUMN menggarap proyek nasional dengan skema hasil" ulasnya lagi
"Bukan malah membidik mereka sehingga mereka takut membawa dana mereka ke negeri" tambahnya.
Terakhir Rudy mengkritik kebijakan negara yang dianggap salah menerapkan kebijakan fiskal agar negara terlihat sehat tidak seperti itu.
"Negara salah besar ini dengan kebijakan fiskal, ingin devisa keliatan sehat dengan cara impor di batasi, dampaknya dengan nasional ekonomi dan target tidak terpenuhi" tutupnya.
Prediksi Menkeu tentang krisis ekonomi 2018 yang kedengarannya "Menakutkan" ditanggapi oleh para pengamat ekonomi dan para pengamat kebijakan publik. Prediksi yang dikeluarkan oleh Menkeu itu, bukan isapan jempol semata, karena pasti melihat dan mengukur serta perkembangan dunia secara global dengan berbagai aspek yang mendukungnya.
Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) dalam hal ini, Bendahara Umum, Rudy Hartono berkomentar via Whats App saat ditanyai tentang tanggapannya terhadap pernyataan Menkeu tersebut pada Kamis malam (09/11/2017).
Dalam tanggapannya Rudi menyatakan "wajibkah agar program perihal kerakyatan, Pemerintah harus hadir sebagai stabilisator harga pangan yg ada di dalam negeri, tetapkan harga pasar buat masyarakat tanpa harus mengetatkan ekspor."
"Peran bulog harus jelas sebagai stabilisator" imbuhnya.
Lanjut Rudi menjelaskan bahwa Indonesia sudah berpengalaman menghadapi krisis ekonomi beberapa tahun lampau.
"Sementara untuk krisis ekonomi indonesia sudah pernah mengalaminya dan dampaknya tidak terlalu terasa karena semua harga bahan pokok stabil dan daya beli msyarakat stabil" jelasnya lagi.
"Justru sekarang ini yg harus di waspadai adalah keuangan negara, jangan sampai kejadian seperti negara-negara eropa seperti Yunani, Portugal dan lain-lain yang sedang gagal bayar karena defisit anggaran yang terlalu tinggi. Ambisi pemerintah dalam membangun infrastruktur harus di barengi dengan manajemen perencanaan yg solid dan tepat. "Ungkap Bapak berkacamata yang hoby menyanyi ini.
"Senjata untuk menstabilkan keuangan negara dan proyek nasional adalah dengan cara menggandeng pelaku lokal yang punya dana simpanan di luar negeri, libatkan mereka untuk mensupport proyek nasional dengan koperasi dengan BUMN targetkan proyek untuk masyrakat bisa terealisasi tanpa utang yang mana menjadi setiap tahun terhadap APBN "Ulasnya
"Menyikapi utang negara adalah dengan menggandeng para pelaku nasional yang sudah terbukti dalam data Tax Amnesti punya dana di luar untuk digandeng bersama dengan BUMN menggarap proyek nasional dengan skema hasil" ulasnya lagi
"Bukan malah membidik mereka sehingga mereka takut membawa dana mereka ke negeri" tambahnya.
Terakhir Rudy mengkritik kebijakan negara yang dianggap salah menerapkan kebijakan fiskal agar negara terlihat sehat tidak seperti itu.
"Negara salah besar ini dengan kebijakan fiskal, ingin devisa keliatan sehat dengan cara impor di batasi, dampaknya dengan nasional ekonomi dan target tidak terpenuhi" tutupnya.
Sumber: OtoritasNews
0 comments:
Post a Comment