WIRANTO: Permasalahan Pemesanan Senjata Hanya Miskomunikasi

Permasalahan pembelian senjata yang diungkap oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar tidak diperpanjang. Ini hanya permasalahan miskomunikasi antara TNI dan Polri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

“Masalah ini tidak perlu dipolemikkan. Ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Minggu (24/09/2017).

Wiranto menjelaskan, Gatot menginginkan adanya permohonan izin kepada Mabes TNI. Namun, senjata yang dipesan adalah senjata di bawah standar TNI, oleh karena itu izin cukup melalui Mabes Polri.

“Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan tidak ada masalah, selesai,” ungkapnya.

Menurut Wiranto, 500 senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ini tujuannya untuk kepentingan sekolah intelijen.

“Lima ratus pucuk untuk kepentingan sekolah inteljen. Senjata jenis modifikasi dari standar TNI, jadi bukan standar TNI dan pembuatannya dari Pindad,” ujar Wiranto.

Tak hanya itu, Wiranto juga meminta agar permasalahan ini tidak usah dipolitisasi. Dia menegaskan ini hanya persoalan komunikasi yang belum tuntas.

“Tidak usah dipolitisasi, itu hanya komunikasi yang belum tuntas. Saya jelaskan supaya tidak ada spekulasi tertentu mengenai hal ini. Sebab, kita jelaskan banyak spekulasi muncul. Jangan-jangan ini untuk institusi lain dalam rangka pemerintah lepas kontrol, bukan,” terangnya.

Menurut Wiranto, ada juga yang mengatakan jangan-jangan ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan. Namun dia menegaskan, tidak ada hal itu.

“Kita tetap aman, tetap stabil, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan dari keamanan nasional. Saya jamin. Kembali jangan ada spekulasi lain tentang hal ini dan setelah saya jelaskan masalah ini, masalahnya seperti ini, tidak perlu dikhawatirkan, sudah itu sudah cukup, jangan nanti senjata ke mana. Ini untuk kepentingan pendidikan intelijen, sudah,” kata dia.

Wiranto mengatakan, senjata ini dibeli dari uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Pindad.

“Setiap ada kebutuhan kita beli dari Pindad, diproduksi Pindad enggak ada masalah, tidak pernah beli senjata dipolemikkan seperti ini,” tuturnya.

“Kecuali senjata selundupan dari luar masuk ke Indonesia itu barangkali perlu kita waspadai dan perbincangkan secara spesifik, tapi ini pengadaan senjata lewat nonstandar TNI, lewat APBN untuk kepentingan yang jelas, maka tidak perlu dipolemikkan sama sekali,” ujar Wiranto.