Panglima TNI
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mempertanyakan yang dilakukan oleh pemerintah AS terkait kunjungan Panglima TNI Gatot Nurmantyo atas undangan Panglima AS.
"Permasalahan ini bila tidak ditanggapi secara tepat oleh pemerintah AS akan berakibat pada hubungan Indonesia-AS," kata Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/10).
Bagaimana mungkin seorang pejabat resmi yang mendapat undangan resmi dari mitranya ditolak untuk bisa mendapatkan visa tersebut. Terlebih lagi tidak bisa dilihat lewat saluran resmi yang lewat oleh yang akan dinaiki oleh Panglima TNI.
Pemerintah Indonesia bila tidak mendapat klarifikasi atau klarifikasi tidak memadai, harus melakukan protes yang sangat keras.
Dubes Indonesia untuk berkolaborasi. Bila juga tidak diindahkan, tidak boleh melakukan pengusiran atau persona non grata terhadap diplomat AS di indonesia.
"Tapi publik harus sabar dan tidak reaktif serta memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah menjaga negara di mata negara lain," katanya.
Kemlu informasi ini sangat membantu.
Menlu Retno L. Marsudi sudah melakukan hal yang tepat dengan meminta Dubes RI untuk AS klarifikasi atas atas dan ini meminta Dubes AS di Indonesia yang menggantikan Dubes untuk sementara agar memberikan klarifikasi besok.
Sementara itu Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan meminta maaf pada Menlu RI Retno Marsudi atas insiden Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak saat ini terbang ke Amerika Serikat.
"Pihak Kedutaan AS telah berkoordinasi dengan staf Panglima TNI tentang masalah ini. Kedubes AS siap ikut jalan Jenderal Gatot Nurmantyo) ke Amerika Serikat," sebut Pentubak AS, Minggu (22/10).
Namun Kedubes AS di Jakarta Tak jelaskan sama sekali Jenderal Jenderal Gatot yang telah dipegang resmi dari Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F. Durford, Jr, bisa ditolak masuk AS.
Sumber : merdeka.com
0 comments:
Post a Comment