Wiranto konpers terkait polemik senjata.
Kasus pembelian senjata GAGL milik Brimob berbuntut panjang. Setelah sempat ditahan, akhirnya TNI menyita 5.932 amunisi tajam senjata tersebut. Sedangkan senjatanya diserahkan pada Brimob.
Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto mengatakan peluru itu merupakan standar militer. Wuryanto menyebut amunisi itu memiliki daya ledak yang kuat dan dapat meluluhlantahkan sepasukan. Malah dia menyebut TNI sendiri tidak mempunyai amunisi seperti itu.
Di luar TNI dan Polri, kasus ini pun ramai. Seperti biasa ada yang coba-coba membenturkan TNI dan Polri. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jenderal Gatot Nurmantyo tak mau terpancing.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, polemik pengadaan senjata api tak perlu dilanjutkan lagi. Alasannya, hubungan TNI dan Polri jauh lebih penting. Apalagi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menyampaikan hubungan instansinya dengan Polri tetap solid meski ada masalah pengadaan senjata itu.
"Di mana bapak Panglima sepakat dengan kami saat apel lalu, sudah menyampaikan tegas dengan Polri bahwa hubungan Polri dengan TNI di semua lini harus solid," ujar Tito saat rapat kerja dengan Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).
Bahkan, Tito mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk tidak termakan isu pengadaan senjata. Sebab, jika masalah ini berlanjut, akan merusak hubungan TNI dan Polri.
"Saya sudah perintahkan jajaran Polri jangan terpengaruh dengan isu-isu ini. Jangan juga ada pihak ketiga yang goreng isu ini sehingga hubungan TNI dan Polri jadi terkorbankan. Ini akan rugikan bangsa dan rakyat," tegasnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan, persoalan ini sepenuhnya telah ditangani tim pengaturan regulasi persenjataan yang dibentuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Tim itu dibentuk saat rapat teknis 11 instansi yang diinisasi Menko Polhukam.
Dengan adanya tim tersebut, Tito menilai polemik senjata api termasuk soal amunisi SAGL 40x46 milik Brimob Polri yang kini disita di Mabes TNI sudah selesai. Polri menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada tim dari Menko Polhukam.
Sementara itu Panglima TNI juga menyampaikan hal serupa. Dengan tegas Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut TNI dan Polri merupakan tonggak penyangga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, Prajurit TNI dan Personel Polri harus solid dan jangan mau dimanfaatkan oleh politikus.
"Jangan sampai TNI-Polri diadu domba. Wujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang, dengan kata kunci TNI dan Polri harus Solid," tegas Jenderal Gatot di depan para perwira siswa Sesko TNI dan Sesko Angkatan di Bandung, Selasa (10/10) lalu.
Panglima TNI menjelaskan bahwa solid tidak harus dengan satu atap, tetapi bagaimana TNI dan Polri sesuai dengan fungsi dan visinya melaksanakan tugas dengan profesional dan saling mengisi kekosongan.
"Tugas TNI adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI harus pakai senjata, sedangkan Polisi tugasnya menjaga Kamtibmas dan penegakan hukum serta melindungi masyarakat," ujar Panglima TNI.
Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bebas dari politik praktis, dan jangan sampai ada anggota TNI maupun Polri yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari urusan perpolitikan.
"Politik TNI dan Polri adalah Politik Negara yang berurusan dengan kedaulatan, keamanan negara dan bangsa Indonesia," katanya.
0 comments:
Post a Comment