Jalani Pemeriksaan Perdana, Bupati Kukar Ditahan di Rutan KPK

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua puluh hari ke depan. Tersangka dugaan penerima gratifikasi ini ditahan di rumah tahanan Klas I Jakarta Timur, cabang KPK. 

"Penempatan penahanan terhadap RIW di cabang rutan KPK. KA dan KHR di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Tertahan 20 hari pertama," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat WIB, Jumat (6/10). 

Penahanan terhadap suami merupakan penahanan pertama.

Seperti diketahui, ada dua kasus yang membuat Rita menjadi tersangka dengan nilai gratifikasi dan suap mencapai Rp 12 miliar lebih. Selain Rita, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun (HSG) dan PT Media Bangun Bersama, KHR (Khairudin) juga ditetapkan sebagai tersangka dari pihak pemberi. 

Dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (28/9) Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitanukanya, Rita Duduk menerima suap Rp 6 miliar dari PT Sawit Golden Prima untuk mendapatkan ijin untuk keperluan inti dan plasma perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. 

"Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dijerat dalam dua kasus yaitu Menerima uang Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun (HSG)," kata Basaria.

Kasus kedua, lanjut Basaria, Rita juga menerima gratifikasi dari komisaris PT Media Bangun Bersama, KHR (Khairudin) sebesar 775 ribu USD atau setara Rp 6,975 miliar. "Berkaitan dengan jabatan di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka," tambah dia. 

Jumlah total uang yang diterima dari Kalimantan Timur dari Partai Golkar itu mencapai Rp 12.975 miliar. 

KPK juga telah menyita empat mobil mewah milik Rita yang namanya disamarkan menggunakan pihak lain. "Ada empat mobil yang disita oleh KPK, empat mobil tersebut Terapkan pada penguasaan RIW namun dengan nama lain," imbuh Basaria.

Mobil-mobil yang disita diolah, tipe Hummer H3, Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Toyota Land Cruiser. Penyidik ​​KPK menyitanya dari kantor Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum.